TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah diminta tegas menyatukan kembali daerah- daerah pemekaran yang sampai saat ini malah membebani keuangan negara. "Kami akan segera minta Depdagri memberikan laporan ke DPR soal kondisi daerah-daerah yang sudah dimekarkan," ujar Anggota Komisi II DPR dari Partai Hanura, Akbar Faisal, kepada Tempo, Rabu 17 Agustus 2011.
Menurut Faisal, pihaknya akan segera meminta Departemen Dalam Negeri merampungkan evaluasi daerah pemekaran yang bermasalah secara finansial.
Dalam pidato kenegaraannya di DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluhkan pertumbuhan daerah baru yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Menurut SBY, sejak keran pemekaran daerah dibuka 1999 lalu, terdapat 205 daerah yang dimekarkan. Daerah hasil pemekaran ini terdiri dari 7 Provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.
Pertumbuhan daerah ini berdampak pada terkurasnya APBN. Menurut SBY, semakin banyak daerah, berdampak pada penyebaran dana alokasi umum secara proporsional kepada seluruh daerah. Sementara itu, implikasi yang dirasakan oleh pemerintah pusat adalah meningkatnya kebutuhan penyediaan dana alokasi khusus dan meningkatnya alokasi belanja pemerintah untuk mendanai instansi vertikal di daerah.
Alhasil, alokasi anggaran untuk pembangunan daerah justru menurun. Ironisnya, anggaran modal juga kerap digunakan untuk pembangunan kantor baru, rumah dinas pejabat daerah, dan sebagainya.
Akbar mengaku memahami kegelisahan Presiden SBY dalam hal ini. Ia mengatakan, sejak periode 2009 sampai saat ini DPR telah membuat saringan yang lebih ketat untuk melakukan pemekaran daerah.
"Kami benar-benar selektif untuk menyetujui pemekaran daerah," ujarnya. Hasilnya, belum satu pun daerah pemekaran disetujui oleh DPR selama kurang lebih dua tahun ini. "Kami masih memproses 17 dari 30-an proposal pemekaran daerah yang ada," ujarnya.
Ia mengatakan, dari 17 daerah itu, Komisi II hanya memprioritaskan daerah-daerah yang memang dianggap perlu untuk dimekarkan. "Seperti di daerah-daerah perbatasan. Konsep kita kan ingin memperkuat perbatasan," ujarnya.
Akbar juga mengatakan, dari 17 proposal yang dibahas saat ini, salah satunya adalah proposal Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. "Kalimantan bagian Utara memang harus kita perkuat karena itu berhubungan langsung dengan Malaysia," tuturnya.
Soal evaluasi daerah hasil pemekaran, Akbar menyatakan, pihaknya menilai hanya dua daerah saja yang dapat dianggap berhasil. "Gorontalo dan Sulawesi Barat," ujarnya. Selebihnya, ia bahkan mengatakan beberapa daerah bisa dianggap telah bangkrut. "Daerah-daerah yang sudah tidak mampu lagi menghidupi dirinya sendiri ini mau tidak mau harus disatukan lagi dengan daerah asalnya," ujar Akbar.
Di sisi lain, ia juga meminta elit politik di tingkat lokal untuk berfikir secara jernih. Menurutnya, elit politik lokal saat ini sangat mudah untuk meminta pemekaran daerah hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. "Karena itu saya minta elit politik lokal untuk berfikir secara arif dan bijak," ujarnya.
FEBRIYAN
