Massa Pro dan Anti Gubernur Maluku Gelar Aksi Demo di Depdagri

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dua kelompok massa pro dan anti gubernur dan wakil gubernur terpilih Maluku Utara Abdul Gafur–Yamin Tawari berunjuk rasa di di depan gedung Departemen Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara, Senin (16/7). Mereka datang secara tidak bersamaan. Massa pro Gafur datang sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan satu metromini, sedangkan massa anti Gafur datang jam 09.30 WIB menggunakan tiga metromini.

Massa pro Gafur yang hanya sekitar 15 orang membawa puluhan poster, beberapa spanduk, dan membentangkan karikatur Pejabat Gubernur Maluku Utara Muhi Efendi. Dengan ikat kepala putih bertuliskan ‘Damai itu Indah’, masa pro Gafur terus berorasi dan beryel-yel ‘Hidup Gafur!’. “Terpilihnya pasangan Gafur-Yamin dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara 5 Juli lalu sangat demokratis. Karena itu kita tolak semua intimidasi dan bentuk-bentuk teror lainnya yang ingin menggagalkan gubernur terpilih,” teriak korlap pro Gafur yang menghadap gedung Depdagri tanpa mempedulikan teriakan masa anti Gafur.

Sekitar satu meter di belakang mereka, masa anti Gafur bernyanyi dan meneriakkan yel-yel anti mantan menteri masa Orde Baru tersebut. Mereka membawa spanduk dan bendera merah putih. Akan tetapi, tidak tampak selembar poster pun yang mereka bawa. Sebagian di antara spanduk bertuliskan “Abdul Gafur-Yamin ‘money politik’”.

Lantaran situasi kian memanas, polisi berinisiatif menghalau masa anti Gafur ke seberang jalan. Oleh karena itu, mereka tidak saling berhadapan. Sampai berita ini diturunkan, kedua belah pihak masih melakukan aksinya.

Tatkala masa pro dan anti Gafur berunjuk rasa, di dalam gedung Depdagri terdapat delapan perwakilan anggota DPRD Maluku Utara. Di antara mereka yang melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Depdageri tersebut, tampak Ketua DPRD Maluku Utara Rustam Konoras. Namun, belum diperoleh keterangan mengenai hasil pertemuan tersebut.

Menurut koordinator Front Pembela Suara Rakyat Maluku Utara, M. Taher, perwakilan anggota DPRD itu datang ke Depdagri untuk menyerahkan hasil rapat pleno Maluku Utara ,11 Juli lalu. “Hasil rapat tersebut, kami menolak hasil pemilihan gubernur Maluku Utara ,” katanya.(Adi Mawardi)