Menurut dia, apabila ada partai yang terlihat kepentingannya terlalu dominan dalam koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selayaknya mendepak partai tersebut. Namun hal itu kembali lagi kepada kewenangan yang dimiliki Presiden. Yang pasti, "Koalisi tidak boleh ganggu langkah-langkah presidensial," ujarnya.
Sedangkan soal kontrak koalisi yang baru isinya lebih mempertajam kebersamaan partai. Isinya, menurut dia, hampir sama dengan kontrak sebelumnya. Namun sayangnya Muhaimin enggan membeberkan kontrak tersebut lebih detail. "Memperjelas (kontrak sebelumnya) dan kebersamaan itu tidak boleh dilanggar," kata dia.
RIRIN AGUSTIA