TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Rapat Pleno Musyawarah Kerja Nasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tajam menyoroti isu praktek money politic yang disinyalir marak di kalangan ulama dan kader Nahdlatul Ulama.
Rois Syuriah PBNU yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Ali Mustofa Yakub menuturkan hasil Mukernas pemilihan PBNU di Makassar masih menyisakan isu money politic yang berhembus di kalangan NU.“Kalau ini terbukti nantinya, maka yang sudah terpilih harus siap mundur,” kata dia dalam rapat pleno hari terakhir Mukernas PBNU di Pondok Pesantren Krapyak Bantul Yogyakarta, Senin 28 Maret 2011.
Pernyataan Ali tersebut sempat membuat suasana rapat sedikit tegang karena seolah menjadi sindiran bagi Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang kebetulan menjadi pemimpin rapat tersebut. "Tapi kami harap kabar money politik itu hanya kabar bohong," terang dia.
Menanggapi isu money politic tersebut, Siradj secara diplomatis mengatakan bahwa untuk menghapus praktek money politic di kalangan ulama dan kader NU realisasinya memang sangat berat. Alasanya karena hal tersebut sudah membudaya apalagi dengan adanya tradisi Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden secara langsung di Indonesia. “Tapi saya tegaskan, pada munas Makassar tidak ada yang namanya money politik. Saya menang, nggak ngeluarin apa-apa,” kata dia.
Ditambahkan Siradj untuk membersihkan dan menjaga tradisi NU dari mental korupsi, setiap kader khususnya yang menjadi pejabat harus siap diaudit. “Kader NU harus menghindari praktik money politic. Untuk mendukung upaya ini dari dalam, tiap kader juga harus siap di audit,” kata dia.
NU lanjut Siradj, tetap berkomitmen mengusung masalah pemberantasan korupsi sebagai salah satu nafas gerakannya. "Melalui para kyai, semoga dakwah anti-korupsi ke masyarakat dapat berjalan dengan baik," kata dia.
PRIBADI WICAKSONO.
