Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Katolik Demokrat, Anton Mado Tupen, dipecat dengan tidak hormat dari kepengurusan partai dan keanggotaanya dari PKD, menyusul insiden pembakaran gedung Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Larantuka. Pencabutan keanggotaan Tupen, tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat-PKD Nomor 193/DPP/Tus/11/2003, tanggal 19 November 2003. SK tersebut ditandatangani Pejabat Ketua Umum DPP PKD, Jos Rahawadan dan Sekertaris Jenderal Ellyas Nyoman. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa tragedi Sabtu, 15 November 2003 merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas kebijakan publik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sehingga, Tupen sebagai Ketua DPRD Flores Timur dinilai gagal mengembang tugasnya sebagai wakil rakyat dari Partai Katolik Demokrat. Setelah pemecatan dari keanggotaan, PKD akan segera melaksanakan proses pergantian antar waktu berdasarkan aturan yang berlaku. Karena itu, posisi Tupen sebagai Ketua DPRD saat ini bakal diganti, karena legitimasi dari partai yang diwakili sudah dicabut.Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NTT, Kristo Blasin, kepada wartawan di Kupang, Jumat (20/11) mengatakan pihaknya telah mencabut dukungan terhadap bupati Felix Fernandes dan minta agar dia segera mundur dari jabatannya. Blasin berpendapat, Bupati Felix adalah kader PDI Perjuangan yang dinilai gagal menjalankan misi pembangunan sehingga secara ksatria, harus mundur. "Felix menjadi bupati karena kendaraan PDI Perjuangan. Tapi karena kebijakan-kebijakannya tidak berpihak pada rakyat maka DPD PDI Perjuangan NTT meminta untuk mundur dan biarkan rakyat yang menentukan pemimpin yang baru," tegas Blasin sembari menambahkan, PDIP mendukung setiap upaya menghentikan kepemimpinan Bupati Felix. Jem's de Fortuna - Tempo News Room
Iklan
