TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar khawatir dengan kepulangan tenaga kerja Indonesia dari Arab Saudi. Masalahnya, pemulangan yang dilakukan pemerintah itu kerap dimanfaatkan sindikat. Caranya dengan memperdayakan TKI yang izin tinggalnya telah kadaluarsa atau overstayers.
"Banyak laporan bila para TKI di Arab Saudi mendapat kabar melalui pesan singkat bahwa pemerintah akan melakukan pemulangan gratis. Ini tindakan yang tidak bertanggungjawab. TKI jangan mudah ditipu," kata Muhaimin, Selasa (25/1).
Selama ini, pemerintah telah melakukan pemulangan TKI melalui Perwakilan RI di Arab Saudi. Setiap harinya, pemerintah bisa memulangkan 8-20 orang. Namun untuk TKI yang berada di Arab Saudi melampaui batas izin tinggal, lanjut dia, akan ada pemulangan khusus.
Pemerintah, kata Muhaimin, harus mendata dan mempersiapkan tim teknis terlebih dulu. "Pendataan ini penting mengingat proses pemulangan harus dengan cara pemberkasan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini sedikit memakan waktu tapi yang penting bisa dipulangkan," ujarnya.
Tuntutan pemulangan muncul setelah maraknya pemberitaan tentang warga negara Indonesia yang masa tinggalnya melebihi batas dan menetap di bawah jembatan Kandara Jeddah. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Luar Negeri, tidak semua tidak semua yang berada di bawah jembatan itu berstatus TKI. "Bahkan 20% diantaranya WNI yang paspornya bervisa umroh tapi sudah lewat batas waktu. Karenanya perlu pendataan," kata dia.
Selain Kementerian, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia juga akan mengirimkan tim ke Arab Saudi untuk mendata dan memproses pemulangan TKI yang izin masa tinggalnya telah kadaluarsa. "Yang sakit segera akan dirujuk ke rumah sakit setibanya di tanah air dan yang membutuhkan bantuan lainnya seperti psikiater akan kami sediakan,” kata Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat. Bahkan menurutnya, BNP2TKI berencana menyiapkan tempat penampungan sementara pada hari Kamis nanti.
CORNILA DESYANA
