Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch bakal mendatangi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (30/12/2010) siang ini. ICW hendak mengajukan keberatan lantaran permintaan informasi hasil studi banding anggota DPR ke luar negeri tak direspons oleh Sekretariat Jenderal.
“Ini sudah satu bulan sejak kami pertama kali meminta informasi tersebut,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho saat dihubungi, Kamis (30/12).
Menurut Emerson, bila Sekretariat Jenderal tak juga memenuhi permintaan, ICW akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat. “DPR yang membuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tapi mereka sendiri bersikap tertutup.”
Sebagaimana diketahui, sejumlah anggota DPR dari pelbagai komisi dan fraksi melakukan studi banding ke sejumlah negara. Mereka beralasan hasil studi banding itu penting untuk penyusunan undang-undang yang tengah dibahas.
Yang masih hangat adalah studi banding Badan Kehormatan ke Yunani. Alasannya, untuk belajar etika politik. Belakangan diketahui mereka mampir di Turki setelah dari Yunani. Anggota Badan Kehormatan berkelit bahwa kepergian mereka ke Turki untuk menawarkan meubel buatan Indonesia.
Setelah studi banding, Badan Kehormatan dilanda konflik. Gayus Lumbuun, Ketua Badan Kehormatan, yang emoh ikut studi banding justru terlempar dari badan yang dipimpinnya itu.
ANTON SEPTIAN
Iklan
