Inilah Keputusan Dewan Pers Soal Skandal Saham Krakatau Steel itu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Krakatau Steel. TEMPO/Dinul Mubarok

    PT Krakatau Steel. TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pers memutuskan, empat wartawan yang diduga terlibat dalam kasus pembelian saham perdana PT. Krakatau Steel melanggar kode etik jurnalistik.  Inilah keputusan Dewan Pers  yang diumumkan Ketuanya, Bagir Manan hari ini, Rabu 1 Desember 2010.

    Keputusan Dewan Pers tentang Dugaan Wartawan Meminta Hak Istimewa untuk
    Membeli Saham Penawaran Umum Perdana (IPO) Krakatau Steel

    Setelah mengumpulkan informasi, keterangan dan penjelasan dari berbagai ihak, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan Pers emutuskan beberapa hal terkait dengan dugaan sejumlah wartawan meminta ak istimewa untuk membeli Saham Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. rakatau Steel.

    Dewan Pers telah bertemu dengan beberapa media yang wartawannya diduga terlibat dalam kasus ini untuk meminta bukti-bukti dan memberikan esempatan kepada masing-masing media untuk melakukan penyelidikan dan emeriksaan internal terhadap wartawan bersangkutan, serta memberikan kesempatan kepada masing-masing media untuk mengambil keputusan.

    Dewan Pers telah melakukan pemeriksaan silang dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, antara lain, Metro TV, Harian /Seputar ndonesia,/ Harian /Kompas, detik.com,/ Henny Lestari (konsultan IPO PT. Krakatau Steel), dan Mandiri Sekuritas. Dari pemeriksaan tersebut dan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan Pers memutuskan sebagai berikut.

      1. Terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan
         karena ada usaha yang dilakukan wartawan untuk mendapatkan saham
         IPO PT. Krakatau Steel dengan menggunakan profesi dan jaringannya
         sebagai wartawan. Tindakan tersebut menimbulkan konflik
         kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa
         Efek Indonesia juga berusaha terlibat dalam proses jual-beli saham
         untuk kepentingan pribadi, hal mana bertentangan dengan Pasal 6
         Kode Etik Jurnalistik.

      2. Dewan Pers sejauh ini belum menemukan bukti-bukti kuat adanya
         praktek pemerasan yang dilakukan wartawan terkait dengan kasus
         pemberitaan IPO PT. Krakatau Steel.

    Terkait dengan nama-nama media yang wartawannya diduga terlibat dalam asus pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel, Dewan Pers menyampaikan al-hal sebagai berikut:

      1. Setelah mendapatkan informasi dari Dewan Pers, /detik.com/ secara
         internal melaksanakan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap
         wartawan /detik.com/ yang diduga terlibat dalam kasus permintaan
         oleh sejumlah wartawan untuk mendapatkan hak istimewa pembelian
         saham IPO PT. Krakatau Steel. /Detik.com/ menemukan adanya
         pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan tersebut. Yang
         bersangkutan juga secara jujur telah mengakui terlibat dalam
         proses pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel dan dengan suka-rela
         mengundurkan diri dari /detik.com/.

      2. Harian /Seputar Indonesia/ telah mengirimkan surat kepada Dewan
         Pers yang menyatakan bahwa wartawannya yang diduga terlibat dalam
         kasus yang sama telah mengundurkan diri dari S/eputar Indonesia
         /sejak 10 November 2010.

      3. Dewan Pers telah menyampaikan informasi tentang dugaan
         keterlibatan wartawan Metro TV dalam kasus kasus dugaan pembelian
         saham IPO PT. Krakatau Steel oleh sejumlah wartawan. Metro TV
         menyatakan membuka diri untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnya
         kepada wartawannya jika yang bersangkutan terbukti melanggar Kode
         Etik Jurnalistik dalam kasus ini. Dewan Pers belum dapat mengambil
         kesimpulan tentang keterlibatan wartawan Metro TV ini dan
         membutuhkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mengambil
         kesimpulan, dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah.
         Dewan Pers akan melanjutkan pemeriksaan, dan menghimbau agar Metro
         TV secara internal juga melakukan penyelidikan.

      4. Berdasarkan penyelidikan Dewan Pers terhadap bukti-bukti yang ada,
         dan berdasarkan hasil verifikasi, Dewan Pers memutuskan wartawan
         /Kompas /telah dengan sengaja berusaha menggunakan kedudukan dan
         posisinya sebagai wartawan, jaringannya sebagai wartawan, untuk
         meminta diberi kesempatan membeli saham IPO PT. Krakatau Steel.
         Dewan Pers belum mengetahui secara pasti apakah wartawan /Kompas
         /ini pada akhirnya membeli saham IPO PT. Krakatau Steel atau
         tidak, namun usaha-usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan jatah
         membeli saham IPO PT. Krakatau Steel sudah dapat dikategorikan
         sebagai tindakan yang tidak profesional dan melanggar Kode Etik
         Jurnalistik, khususnya Pasal 6 yang menyatakan: “Wartawan
         Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”
         Selanjutnya, Dewan Pers memberi kesempatan kepada Manajemen Kompas
         untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnya kepada yang bersangkutan.


    Dewan Pers menghargai sikap profesional dan niat baik /detik.com, ompas,/ MetroTV dan /Seputar Indonesia/ dalam proses penyelesaian kasus ini. Dewan Pers menghimbau agar segenap pers Indonesia untuk menegakkan kode Etik Jurnalistik dan profesionalisme media. Dewan Pers mendorongers Indonesia untuk terus melakukan peliputan terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan publik, termasuk dalam konteks ini isu saham IPO
    PT. Krakatau Steel dengan tetap berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik.

    Jakarta, 1 Desember 2010

    *Dewan Pers

    **Bagir Manan
    *Ketua


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.