Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah Keputusan Dewan Pers Soal Skandal Saham Krakatau Steel itu

image-gnews
PT Krakatau Steel. TEMPO/Dinul Mubarok
PT Krakatau Steel. TEMPO/Dinul Mubarok
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pers memutuskan, empat wartawan yang diduga terlibat dalam kasus pembelian saham perdana PT. Krakatau Steel melanggar kode etik jurnalistik.  Inilah keputusan Dewan Pers  yang diumumkan Ketuanya, Bagir Manan hari ini, Rabu 1 Desember 2010.

Keputusan Dewan Pers tentang Dugaan Wartawan Meminta Hak Istimewa untuk
Membeli Saham Penawaran Umum Perdana (IPO) Krakatau Steel

Setelah mengumpulkan informasi, keterangan dan penjelasan dari berbagai ihak, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan Pers emutuskan beberapa hal terkait dengan dugaan sejumlah wartawan meminta ak istimewa untuk membeli Saham Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. rakatau Steel.

Dewan Pers telah bertemu dengan beberapa media yang wartawannya diduga terlibat dalam kasus ini untuk meminta bukti-bukti dan memberikan esempatan kepada masing-masing media untuk melakukan penyelidikan dan emeriksaan internal terhadap wartawan bersangkutan, serta memberikan kesempatan kepada masing-masing media untuk mengambil keputusan.

Dewan Pers telah melakukan pemeriksaan silang dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, antara lain, Metro TV, Harian /Seputar ndonesia,/ Harian /Kompas, detik.com,/ Henny Lestari (konsultan IPO PT. Krakatau Steel), dan Mandiri Sekuritas. Dari pemeriksaan tersebut dan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Dewan Pers memutuskan sebagai berikut.

  1. Terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan
     karena ada usaha yang dilakukan wartawan untuk mendapatkan saham
     IPO PT. Krakatau Steel dengan menggunakan profesi dan jaringannya
     sebagai wartawan. Tindakan tersebut menimbulkan konflik
     kepentingan karena sebagai wartawan yang meliput kegiatan di Bursa
     Efek Indonesia juga berusaha terlibat dalam proses jual-beli saham
     untuk kepentingan pribadi, hal mana bertentangan dengan Pasal 6
     Kode Etik Jurnalistik.

  2. Dewan Pers sejauh ini belum menemukan bukti-bukti kuat adanya
     praktek pemerasan yang dilakukan wartawan terkait dengan kasus
     pemberitaan IPO PT. Krakatau Steel.

Terkait dengan nama-nama media yang wartawannya diduga terlibat dalam asus pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel, Dewan Pers menyampaikan al-hal sebagai berikut:

  1. Setelah mendapatkan informasi dari Dewan Pers, /detik.com/ secara
     internal melaksanakan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap
     wartawan /detik.com/ yang diduga terlibat dalam kasus permintaan
     oleh sejumlah wartawan untuk mendapatkan hak istimewa pembelian
     saham IPO PT. Krakatau Steel. /Detik.com/ menemukan adanya
     pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawan tersebut. Yang
     bersangkutan juga secara jujur telah mengakui terlibat dalam
     proses pembelian saham IPO PT. Krakatau Steel dan dengan suka-rela
     mengundurkan diri dari /detik.com/.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

  2. Harian /Seputar Indonesia/ telah mengirimkan surat kepada Dewan
     Pers yang menyatakan bahwa wartawannya yang diduga terlibat dalam
     kasus yang sama telah mengundurkan diri dari S/eputar Indonesia
     /sejak 10 November 2010.

  3. Dewan Pers telah menyampaikan informasi tentang dugaan
     keterlibatan wartawan Metro TV dalam kasus kasus dugaan pembelian
     saham IPO PT. Krakatau Steel oleh sejumlah wartawan. Metro TV
     menyatakan membuka diri untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnya
     kepada wartawannya jika yang bersangkutan terbukti melanggar Kode
     Etik Jurnalistik dalam kasus ini. Dewan Pers belum dapat mengambil
     kesimpulan tentang keterlibatan wartawan Metro TV ini dan
     membutuhkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mengambil
     kesimpulan, dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah.
     Dewan Pers akan melanjutkan pemeriksaan, dan menghimbau agar Metro
     TV secara internal juga melakukan penyelidikan.

  4. Berdasarkan penyelidikan Dewan Pers terhadap bukti-bukti yang ada,
     dan berdasarkan hasil verifikasi, Dewan Pers memutuskan wartawan
     /Kompas /telah dengan sengaja berusaha menggunakan kedudukan dan
     posisinya sebagai wartawan, jaringannya sebagai wartawan, untuk
     meminta diberi kesempatan membeli saham IPO PT. Krakatau Steel.
     Dewan Pers belum mengetahui secara pasti apakah wartawan /Kompas
     /ini pada akhirnya membeli saham IPO PT. Krakatau Steel atau
     tidak, namun usaha-usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan jatah
     membeli saham IPO PT. Krakatau Steel sudah dapat dikategorikan
     sebagai tindakan yang tidak profesional dan melanggar Kode Etik
     Jurnalistik, khususnya Pasal 6 yang menyatakan: “Wartawan
     Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”
     Selanjutnya, Dewan Pers memberi kesempatan kepada Manajemen Kompas
     untuk menjatuhkan sanksi yang sepatutnya kepada yang bersangkutan.


Dewan Pers menghargai sikap profesional dan niat baik /detik.com, ompas,/ MetroTV dan /Seputar Indonesia/ dalam proses penyelesaian kasus ini. Dewan Pers menghimbau agar segenap pers Indonesia untuk menegakkan kode Etik Jurnalistik dan profesionalisme media. Dewan Pers mendorongers Indonesia untuk terus melakukan peliputan terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan publik, termasuk dalam konteks ini isu saham IPO
PT. Krakatau Steel dengan tetap berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik.

Jakarta, 1 Desember 2010

*Dewan Pers

**Bagir Manan
*Ketua

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Komisi I DPR Kini Tunda Revisi UU Penyiaran, Dulu Pertama Mengusulkan

Penundaan revisi UU Penyiaran itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.


Tim Hukum PDIP Belum Dapat Informasi Lanjutan Kasus Hasto Kristiyanto di Polda Metro Jaya

7 hari lalu

Tim Hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang diwakili oleh Ronny Talapessy, melaporkan tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas alias Dewas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, pada hari ini, Selasa, 11 Juni 2024. TEMPO/Defara
Tim Hukum PDIP Belum Dapat Informasi Lanjutan Kasus Hasto Kristiyanto di Polda Metro Jaya

Ronny juga menyoroti pernyataan Dewan Pers yang menyebut bahwa ucapan Hasto Kristiyanto tidak dapat dipidana karena produk jurnalistik.


Dilaporkan ke Polisi soal Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Hasto: Harusnya ke Dewan Pers

11 hari lalu

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan kasus dugaan penyebaran berita bohong soal pengungkapan kecurangan Pemilu 2024 di gedung Ditreskrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Sebelumnya Hasto dilaporkan dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat setelah sesi wawancara di salah satu stasiun TV Nasional. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dilaporkan ke Polisi soal Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Hasto: Harusnya ke Dewan Pers

Menanggapi pelaporannya di Polda Metro Jaya, Hasto mengatakan bahwa pernyataannya di stasiun televisi nasional itu sebagai produk jurnalistik.


AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

16 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
AJI Telah Siapkan Daftar Masalah RUU Penyiaran untuk Diajukan ke DPR

AJI telah membuat daftar inventarisasi masalah RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR.


Dewan Pers Sambut Rencana DPR untuk Bahas RUU Penyiaran

16 hari lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dewan Pers Sambut Rencana DPR untuk Bahas RUU Penyiaran

Pembentukan revisi UU Penyiaran ini dilakukan tanpa melibatkan Dewan Pers dan komunitas jurnalistik, berpotensi menimbulkan berbagai macam masalah.


Dewan Pers akan Beri Masukan ke DPR soal RUU Penyiaran, Soroti Pelarangan Jurnalisme Investigasi

17 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Dewan Pers akan Beri Masukan ke DPR soal RUU Penyiaran, Soroti Pelarangan Jurnalisme Investigasi

Dewan Pers akan memberikan masukan kepada DPR ihwal polemik RUU Penyiaran. Yang disoroti ialah pelarangan jurnalisme investigasi.


Koalisi Seni Susun Kajian untuk Tolak RUU Penyiaran

17 hari lalu

Wartawan membentangkan poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin, 27 Mei 2024. Koalisi Jurnalis Kepulauan Riau tersebut menolak karena hal tersebut dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Koalisi Seni Susun Kajian untuk Tolak RUU Penyiaran

Penolakan Koalisi Seni terhadap RUU Penyiaran bergulir bersama Remotivi dan sejumlah masyarakat sipil yang lain.


Diskusi RUU Penyiaran di Unud: Akademisi hingga Praktisi Penyiaran dan Pers Soroti Pasal-pasal Kontroversial

24 hari lalu

Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Diskusi RUU Penyiaran di Unud: Akademisi hingga Praktisi Penyiaran dan Pers Soroti Pasal-pasal Kontroversial

RUU Penyiaran terus tuai kritik. Akademisi hingga pekerja pers soroti pasal-pasal kontroversial di dalam diskusi RUU Penyiaran di Unud.


Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna: Hilangkan Pasal-pasal Bermasalah di RUU Penyiaran

25 hari lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna: Hilangkan Pasal-pasal Bermasalah di RUU Penyiaran

Dosen Hukum Unud juga Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan, proses penyusunan RUU Penyiaran harus melibatkan meaningfull partisipatian.


Temui Massa Aksi Demo, Legislator Belum Bisa Pastikan Nasib Revisi UU Penyiaran

25 hari lalu

Organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi, melakukan aksi unjuk rasa terkait revisi Undang-undang Penyiaran di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Defara
Temui Massa Aksi Demo, Legislator Belum Bisa Pastikan Nasib Revisi UU Penyiaran

Farhan menemui massa jurnalis dan organisasi pers yang melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi UU Penyiaran di depan Gedung DPR RI, Jakarta