Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru Bicara fraksi PAN di DPR, Teguh Juwarno mengatakan, partainya terus akan mengkritisi soal klausul anggota parpol yang diperbolehkan mendaftar jadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses revisi beleid pemilu.
"Jalan masih panjang. Kami akan berjuang di pembahasan tingkat Badan Legislatif, atau mengajak pemerintah untuk tidak menggolkan klausul itu saat pembahasan undang-undang bersama pemerintah," ujarnya kepada Tempo, Ahad (28/11).
PAN menyadari bahwa kesempatan untuk menghadang kesepakatan yang didapat melalui pemungutan suara di Komisi Pemerintahan DPR, sangat berat untuk digagalkan. Namun, kata Teguh, PAN ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa demokrasi yang sehat berawal dari penyelenggaraan pemilu yang tidak dicampuri oleh tangan partai politik dalam Komisi Pemilihan Umum. "Dalam lembaga penyelenggara pemilu sebaiknya memang pemain (parpol) tidak campur tangan," ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu (24/11), Komisi II DPR menggelar rapat internal untuk memutuskan sejumlah pasal dalam rancangan revisi Undang Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara (voting) fraksi.Hasil voting tersebut memutuskan anggota partai politik bisa mendaftarkan diri sebagai anggota KPU dan Bawaslu, sekalipun dengan syarat mengundurkan diri pada saat mendaftar.
Anggota KPU dan Bawaslu dari partai politik yang bisa mengikuti pendaftaran anggota KPU adalah anggota yang partainya memenuhi persyaratan ambang batas suara untuk berada di parlemen. Keputusan internal Komisi II ini mendapatkan penolakan dari sejumlah organisasi pemantau dan pemerhati pemilu karena dianggap tidak sesuai Konstitusi.
Teguh menerangkan, jika memang keputusan internal Komisi Pemerintahan tetap tidak terbendung, maka PAN akan memasukan pengetatan persyaratan. Itu dilakukan untuk menjaga kredibilitas KPU di 2014 dan pemilu berikutnya. "Persyaratan akan kami perjuangkan lebih ketat lagi,' ujarnya.
Menurut Teguh, saat ini bola keputusan gol atau tidaknya pasal yang mengatur soal bolehnya anggota partai politik duduk di KPU ada di tangan pemerintah. "Maka akan kita dorong itu," ujarnya.
Hal yang sama diutarakan oleh politisi Fraksi Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin. Menurut dia, partai politik harus melepas kepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hasil kesepakatan sejumlah partai yang membolehkan anggota partai masuk KPU itu akan membuat lembaga tersebut sangat sarat kepentingan politik dalam tubuh penyelenggara pemilihan umum.
Pembahasan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berlangsung alot. Dari seluruh fraksi yang ada di DPR hanya ada dua fraksi yang tidak menyetujui klausul bolehnya anggota parpol masuk KPU. Kedua partai itu adalah Fraksi PAN dan Demokrat.
SANDY INDRA PRATAMA
Iklan
