Korupsi Di Kalangan Sekolah Makin Menjadi

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dalam rapat dengar pendapat Komisi VI dengan ICW (Indonesia Corruption Wacth) dan CIMU (Central Independent Monitoring Unit) pada Selasa (11/11), terungkap korupsi yang dilakukan dalam lingkungan sekolah semakin lama semakin parah. Dari investigasi yang dilakukan ICW di beberapa kota seperti Jakarta dan Garut, ada indikasi korupsi. Hibah dari pemerintah Belanda Rp 90-100 juta, dalam program SIGP (School Improvement Grand Project) di Garut misalnya, disunat. "Sekitar 10-15 persen harus dikeluarkan untuk uang pancingan di Garut," ujar Lucky, aktifis ICW. Yang dimaksud uang pancingan adalah yang harus dikeluarkan untuk dinas pendidikan agar uang hibah dapat segera dicairkan. Sementara itu, di Jakarta ICW menemukan pembengkakan biaya (mark up) dan kekurang transparanan manajemen di sekolah. Misalnya yang terjadi di SMP 250 Jakarta. Hasil penyelidikannya sudah dilaporkan ke Bawasda (Badan Pengawas Daerah) dan Departemen Pendidikan Nasional. Tapi, Bawasda justru meminta para guru di SMP 250 untuk membantah semua temuan ICW, agar investigasi ICW tidak dilanjutkan. "Malah beberapa murid yang minta agar kepala sekolah lebih transparan, diintimidasi," ujarnya. Dari laporan ICW, banyak sekolah yang menarik pungutan-pungutan legal maupun ilegal. Yang ilegal seperti biaya lari, renang, buku, bangku, ujian. Padahal pemerintah sudah mengucurkan dana untuk membebaskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) Sekolah Dasar negeri. Menurut Stephen Baines, pimpinan CIMU, masalah korupsi di sekolah sudah menjadi masalah moral. Hal itu dipicu sistem pengawasan yang tidak berjalan. "Peraturannya mungkin sudah bagus tapi penegakan hukumnya jadi masalah. Siapa yang bertugas melakukan penegakan hukum, melakukan investigasi, memberi hukuman tidak jelas," kata Stephen. Sedangkan menurut Konsultan Pengawasan Regional Senior CIMU Toto Purwanto, perlu peraturan pemerintah No. 30/1980 untuk menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku tindak kuropsi di sekolah. "Supaya jera," kata Toto. Priandono Kusumo - Tempo News Room