TEMPO Interaktif, Padang — Tim 9 yang terdiri dari ahli gempa dan ahli tsunami bentukan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) kembali mengingatkan agar warga Padang, Mentawai, dan pesisir barat Sumatera Barat bersiap menghadapi gempa Megathrust di Pulau Siberut Mentawai dengan kekuatan yang mencapai 8,9 skala Richter dan dapat menimbukan tsunami.
“Kami dari tim sembilan ini rasanya seperti membawa kabar kematian, tetapi hasil kajian ini memang harus disampaikan agar kita bersiap menghadapi bencana,” kata Wahyu Triyoso, pakar gempa yang juga salah satu anggota tim sembilan di Auditorium Kantor Gubernur, Padang, Selasa (12/10).
Hamzah Latif, ahli tsunami memaparkan simulasi tsunami yang bisa melanda Padang dan pesisir sekitarnya jika terjadi megathrust earthquake.
Dalam simulasi terbaru, tsunami bisa menghantam Kota Padang selama 2,5 jam dengan ketinggian 6 meter sejauh 2 kilometer.
Infografis: Gempa-Gempa Berskala Besar dan Potensi Tsunami
“Dengan tsunami seperti itu dan kondisi Kota Padang seperti sekarang, jika tsunami terjadi pada siang hari, kira-kira bisa menimbulkan 150 ribu jiwa, itu yang dihitung manusia bergerak dengan lebar jalan, belum termasuk hambatan lain seperti macet oleh kendaraan, tiang listrik dan bangunan yang roboh,” katanya menerangkan.
Hamzah juga tidak bisa membayangkan jika Kota Padang dihantam tsunami yang akan bisa merusak pelabuhan laut dan udara yang hanya terletak 300 meter dari pantai. Ia membayangkan kota berpenduduk lebih 900 ribu jiwa tersebut akan terisolasi karena jalan darat juga melewati Bukit Barisan.
Ia menyarankan pemerintah pusat dan daerah segera membuat shelter dan jalan evakuasi untuk mengantisipasi ancaman bencana tsunami di Sumatera Barat.
Ahli gempa Danny Hilman Natawijadja dari Laboratorium gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sudah 20 tahun meneliti gempa di Mentawai mengatakan ancaman gempa di bawah Pulau Siberut atau gempa megathrust sudah di depan mata.
"‘Kapan waktunya, sebenarnya masanya sudah lewat, pelepasan itu sudah dimulai pada saat gempa Mentawai 2007 namun ini baru buntutnya, kini tinggal menunggu bapaknya,” kata Danny Hilman.
Ia mengingatkan pentingnya mitigasi. Ia mengatakan kegiatan mitigasi selama ini sangat kurang dan jauh tertinggal. Namun itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional.
“Budayanya yang harus diubah, secara umum di dunia internasional pun belum membudayakan mitigasi, semuanya masih reaktif, setelah terjadi bencana baru datang ramai-ramai melakukan tanggap darurat,” kata Danny.
Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief mengatakan, kurangnya kegiatan penanganan mitigasi bencana alam di sejumlah daerah rawan gempa dan tsunami karena dana mitigasi sangat kurang.
“Ini disebabkan karena Undang-Undang Kebencanaan Tahun 2002 dibuat dalam keadaan darurat saat banyak bencana, jadi yang mengatur tentang mitigasi sangat minim, hanya 2 pasal yang membahas mitigasi,” ujar Andi Arif.
Andi mengatakan bahkan kurangnya dana mitigasi tersebut menyebabkan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluh. Dari Rp 3 triliun dana bencana yang dikelola BNPB hampir tidak ada dianggarkan untuk kegiatan mitigasi. “Sekarang sudah diusulkan agar 10 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan mitigasi,” kata Andi.
Ia mengatakan sudah memberikan masukan kepada Presiden dan Presiden sudah mulai menyadari betapa pentingnya mitigasi. “Karena hasil kajian Tim 9 yang mengkaji ancaman bencana di Indonesia, antara mitigasi berbasis scientific berbanding terbalik dengan cost, makin banyak penelitian maka persiapannya makin matang,” ujarnya.
Andi mengatakan, sejak tsunami Aceh Desember 2004 hingga 2009 sebanyak Rp 150 triliun dana APBN terserap untuk penanganan bencana. Itu artinya dalam lima tahun lalu setiap tahun Rp30 triliun tersedot untuk penanganan bencana.
“Dengan memprioritaskan mitigasi mungkin tidak sebesar itu dana habis dan korban gempa-tsunami tidak sebanyak itu,” ujarnya.
Andi mengatakan, hasil kajian pihaknya dan Tim 9 yang terdiri dari para ahli gempa-tsunami memetakan enam provinsi dan 13 kabupaten-kota yang potensial bencana. Di antaranya Sumatera Barat (terutama Padang, Mentawai, dan daerah sekitar), Lampung Barat, Selat Sunda, Pangandaran, dan Yogyakarta.
Gubernur Irwan Prayitno berjanji akan segera membuat perda tata ruang yang baru yang mengatur bangunan harus tahan gempa, shelter-shelter, dan jalan-jalan evakuasi.
Febrianti
