Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profesor Harvard Kritik Kebijakan BLT SBY  

image-gnews
Warga menunjukkan uang dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Blora, Jakarta, Rabu (18/3). TEMPO/Wahyu Setiawan
Warga menunjukkan uang dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Blora, Jakarta, Rabu (18/3). TEMPO/Wahyu Setiawan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat tak mampu mendapat kritik secara tak langsung dari Dekan Universitas Harvard Kennedy School Profesor David T. Ellwood. Menurutnya pemberian uang tunai tak akan menjawab permasalahan kemiskinan.

"Saya pernah bekerja dengan Presiden Clinton. Jika anda miskin kita akan tulis cek atau makanan. Semakin miskin anda semakin besar (bagian) anda. Itu membantu, tapi tidak menstimulasi pekerjaan dan keterampilan baru," kata Ellwood  saat memberikan kuliah di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran menteri di Istana Negara, Rabu (15/09).

Ellwood mengatakan, pengentasan kemiskinan tak bisa dengan memberikan sejumlah uang atau makanan, melainkan dengan membuka sejumlah lapangan kerja baru. "Stragtegi yang bisa keluarkan masyarakat dari kemiskinan tidak dengan memberikan cek," katanya. Pemberian cek atau uang tunai, Ellwood melanjutkan, "Tidak akan menghapus sebab utama kemiskinan."

Selain itu Ellwood juga mengingatkan pengentasan kemiskinan tak cukup hanya dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga harus ada jaminan pertumbuhan tersebut merata. Ia melihat banyak yang pertumbuhan ekonominya kuat namun hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok. "Ketika hujan turun, apakah dinikmati semua atau hanya segelintir," katanya.

Ellwood juga menyoroti masalah korupsi. Menurutnya, korupsi tak hanya mengambil semua sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi tapi sekaligus juga menjadikan perekonomian tak sehat. "Dimana pemerintah tidak memiliki kredibilitas lagi," katanya.

Kuliah Profesor Ellwood di Istana Presiden merupakan bagian dari acara Presidential Lecture yang mengambil tema "Creating Job, Reducing Poverty and Improving the Welfare of the People".

Dwi Riyanto Agustiar
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lantik Teguh Prakosa, Pj Gubernur Jateng Singgung Angka Kemiskinan di Kota Solo Selama Dipimpin Gibran

1 hari lalu

Gibran Rakabuming Raka bersama Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa (kanan) didampingi Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kiri) saat pelantikan Wali Kota Solo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Gubernuran Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/7/2024). ANTARA/Zuhdiar Laeis
Lantik Teguh Prakosa, Pj Gubernur Jateng Singgung Angka Kemiskinan di Kota Solo Selama Dipimpin Gibran

Pj Gubernur Jateng menyinggung angka kemiskinan di Kota Solo selama dipimpin Gibran sebagai Wali Kota Solo. Begini katanya.


Di Forum PBB, Mensos Risma Beberkan Strategi RI Atasi Kemiskinan: Makan Gratis hingga Sewa Rusun Rp 10 Ribu

6 hari lalu

Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini didampingi Arrmanatha Christiawan Nasir, Duta Besar/Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York dan Doddi M Judanto, Staf Khusus Menteri Sosial, berbicara di di Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum). Foto : Istimewa
Di Forum PBB, Mensos Risma Beberkan Strategi RI Atasi Kemiskinan: Makan Gratis hingga Sewa Rusun Rp 10 Ribu

Mensos Tri Rismaharini memaparkan capaian pemerintah mengentaskan kemiskinan, dari makan gratis, rumah murah hingga 648 lumbung sosial.


Mensos Risma Bicara di Forum PBB soal Pentingnya Data dan Pemanfaatan Teknologi Atasi Kemiskinan

6 hari lalu

Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini didampingi Arrmanatha Christiawan Nasir, Duta Besar/Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York dan Doddi M Judanto, Staf Khusus Menteri Sosial, berbicara di di Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum) yang dilaksanakan oleh: Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF LRG) yang dikoordinasikan bersama Departemen Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA) dan didukung oleh UCLG, UN Habitat dan UNDP. Foto: Istimewa
Mensos Risma Bicara di Forum PBB soal Pentingnya Data dan Pemanfaatan Teknologi Atasi Kemiskinan

Mensos Tri Rismaharini atau Risma menekankan pentingnya data yang akurat dan pemanfaatan teknologi dalam program pengentasan kemiskinan di forum PBB


Presiden di Negara Ini Rela Potong Gaji Demi Rakyatnya yang Miskin

11 hari lalu

Presiden Liberia, Joseph Boakai. FOTO/Instagram/josephnyumahboakai
Presiden di Negara Ini Rela Potong Gaji Demi Rakyatnya yang Miskin

Untuk membantu rakyatnya yang miskin, Presiden Liberia rela memangkas hampir separuh gajinya.


BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

17 hari lalu

Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023 mendatang. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

BPS menyebut bahwa saat ini jumlah penduduk miskin 25,22 juta. Berikut 9 kriteria penduduk miskin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.


Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 25 Juta Jiwa, Ini Kriteria dan Batasan Garis Kemiskinan

19 hari lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 25 Juta Jiwa, Ini Kriteria dan Batasan Garis Kemiskinan

BPS sebut penduduk miskin Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa. Apa kriteria penduduk miskin dan garis kemiskinan?


25 Juta Penduduk Indonesia Hidup Miskin, BPS: Terbanyak di Jawa dan Sumatera

20 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
25 Juta Penduduk Indonesia Hidup Miskin, BPS: Terbanyak di Jawa dan Sumatera

BPS Mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Jumlah terbanyak di Jawa dan Sumatera.


Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

26 hari lalu

BJ Habibie. TEMPO/Aditia Noviansyan
Peran BJ Habibie di Masa Pemerintahannya: Kebebasan Pers, Reformasi Hukum, hingga Pelepasan Timor Timur

Selama menjabat sebagai Presiden RI, BJ Habibie memberikan ruang yang luas untuk HAM dan demokrasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.


Mengenang BJ Habibie: Perjalanan Politik Presiden RI ke-3 dan Demokrasi Indonesia

26 hari lalu

BJ Habibie. TEMPO/Aditia Noviansyan
Mengenang BJ Habibie: Perjalanan Politik Presiden RI ke-3 dan Demokrasi Indonesia

BJ Habibie, dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik, diingat sebagai salah satu tokoh dalam demokrasi Indonesia.


Anak SD hingga Pengemis jadi Pemain Judi Online, PPATK: Mayoritas Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

35 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Anak SD hingga Pengemis jadi Pemain Judi Online, PPATK: Mayoritas Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

PPATK mencatat 80 persen pemain judi online melakukan transaksi dengan nominal kecil sekitar Rp 100.000. Pemain dari anak SD, pekerja bahkan pengemis. Pemain judi online rentan terjerat pinjol dan penipuan karena tidak memadainya penghasilan yang legal untuk mendukung dalam berjudi.