Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ikatan Arsitek Indonesia mengusulkan kepada DPR untuk menunda proyek pembangunan gedung baru. Karena, selain bukan merupakan gedung publik biasa, perencanaan dan perancangan harus dilakukan terbuka, transparan, demokratis dan akuntable. "Dan juga partisipatif, melalui mekanisme sayembara atau kontes perancangan. Sayembara merupakan pilihan solusi yang sangat patut dilakukan," kata Ketua Umum IAI Endy Subijono, dalam siaran persnya, Senin (6/9).
Menurut dia, cara ini dilakukan dengan terbuka, demokratis dan bila perlu dapat mengundang masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam menilai hasil sayembara. Proses semacam ini pernah terjadi pada perencanaan dan perancangan pembangunan kembali World Tradde Center (WTC) New York, Amerika Serikat.
Lagi pula, kata dia, jika melihat sejarah pembangunan gedung DPR di awal tahun 1960-an, gedung tersebut merupakan hasil sayembara. Pembangunan gedung tersebut menjadi tempat berkumpulnya para arsitek, ahli sipil bangunan dan insinyur-insinyur lain dalam merancang dan mengawasi pembangunan bersama di bawah pimpinan arsitek Soejoedi. "Saat ini, untuk gedung yang sangat penting dan niscaya akan menjadi landmark di Jakarta, seharusnya semangat gotong-royong itu kembali diwujudkan," ujarnya.
Soal sayembara ini, kata Endy, selain sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa, juga sudah lebih ditegaskan melalui penggantinya yaitu Perpres 54 tahun 2010. Bahkan, perencanaan pembangunan melalui sayembara seperti ini dapat dilakukan tanpa menghentikan keterlibatan dan memutuskan kontrak kerja perencana yang ada.
Dia menambahkan, sebenarnya IAI sudah menyampaikan usulan ini tahun 2009 lalu dimana bersama-sama DPR dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyelenggarakan sebuah lokakarya untuk menghasilkan Term of Reference (Kerangka Acuan Kerja) untuk rencana sebuah sayembara. Tapi sayangnya sayembara itu tidak terwujud. "IAI menghimbau dengan sangat kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan kepercayaan kepada arsitek dan para ahli lain dengan memberikan ruang gerak sesuai kompetensinya untuk membantu memberikan solusi," ujarnya.
MUNAWWAROH
Iklan
