Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayor Jenderal (Mar) Nono Sampono mengakui bahwa sebagian anak buahnya terlibat tindak kejahatan sejak beberapa waktu terakhir. Namun ia membantah anak buahnya terlibat langsung dalam aksi kejahatan di lapangan. Dalam pemeriksaan tidak begitu, kata Nono kepada Komisi Pertahanan, dalam rapat kerja Lembaga Kepresidenan dengan DPR, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (5/2).kasus perampokan yang menimpa mantan duta besar Indonesia untuk Malaysia, Soenarso Djayusman, awal Januari lalu. Dalam waktu sepekan, polisi berhasil menangkap para pelaku, yang ternyata melibatkan seorang anggota pasukan pengamanan presiden. Tanpa bermaksud berdalih, Nono mengatakan bahwa ada hubungan antara tingkat disiplin anggota dengan kesejahteraan yang mereka miliki. Gaji seorang prajurit paspampres yang berkisar Rp 800 ribu, kata dia, dirasakan belum mencukupi. Orang bisa disiplin kalo kesejahteraannya (terpenuhi), kata dia. Dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, lanjut dia, para prajurit paspampres mencari tambahan pemasukan sendiri-sendiri. Mungkin diantaranya ada yang mencari jalan yang tidak..., kata dia tanpa meneruskan ucapannya. Sebagai komandan, ia mengakui memberikan toleransi kepada anak buahnya untuk mencari tambahan pemasukan dengan bekerja di luar jam dinas. Tidak jarang si prajurit bekerja pada malam hari, misalnya sebagai satpam gedung. Pekerjaan sampingan lainnya yang cukup sering digeluti anak buahnya, adalah menjadi tukang ojek. Sedangkan jenis pekerjaan sampingan informal yang tidak boleh dimasuki oleh bawahannya, kata dia, adalah pekerjaan yang berkaitan dengan tempat hiburan malam, seperti penjaga bar. Menurutnya, tindakan pelanggaran hukum yang paling sering dilakukan oleh para prajurit paspampres adalah melakukan desersi. Berdasarkan data yang ada, kata dia, tingkat pelanggaran hukum secara umum pada tahun 2000 mencapai 76 kasus. Sedangkan pada tahun 2001 turun menjadi 15 persen dan pada 2002 sebanyak 20 persen dari jumlah itu. Tren naiknya angka pelanggaran pada tahun 2002 dari tahun sebelumnya, kata dia, karena terjadinya penumpukan penyelesaian kasus. Dalam kesempatan ini, perwira militer angkatan laut ini mengungkapkan salah satu bentuk kurangnya kesejahteraan bawahannya. Salah satunya adalah belum terlaksananya rencana pembangunan kompleks perumahan bagi para prajurit paspampres. Mendengar hal ini, pimpinan rapat Komisi Pertahanan Effendy Choirie merespon dengan mengatakan akan membicarakan hal ini dalam pembahasan selanjutnya. Untuk tahun anggaran 2003, paspampres mengajukan dana sekitar Rp 13,5 miliar. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya yang berkisar Rp 11,5 miliar. Sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk pos belanja barang yang mencapai Rp 6,3 miliar. Pengajuan anggaran ini, bersama anggaran lembaga kepresidenan lainnya, mendapat persetujuan Dewan. Sedangkan mengenai proses validasi yang sejak beberapa waktu lalu dilakukan di tubuh paspampres, kata dia, telah mencapai tingkat penyelesaian 100 persen. Jumlah prajurit paspampres mengalami penurunan hampir 1.000 prajurit, dari 3376 menjadi 2434 orang. Dengan penurunan ini, pasukan detasemen tank dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. (Budi Riza--Tempo News Room)
Iklan
