TEMPO Interaktif, Karanganyar – Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kuswono Soeseno menilai akuntabilitas keuangan pemerintah daerah semakin membaik. Hal itu terlihat dari terpenuhinya berbagai unsur pemenuhan akuntabilitas.
“Seperti efektivitas dan efisiensi anggaran, keandalan laporan keuangan, pengelolaan aset negara, dan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya kepada wartawan di sela-sela Forum Komunikasi Kepegawaian BPKP di Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (10/5).
Ia mencontohkan, untuk pengelolaan aset, saat ini banyak pemerintah daerah yang mau melakukan pencatatan seputar aset yang dimiliki. Mulai daftar inventaris, kondisi hingga nilai barang.
Akuntabilitas sendiri berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dia mencontohkan di bidang perhubungan, di mana uang negara sudah mampu dikelola dalam bentuk sarana dan prasarana, sehingga mendukung mobilitas masyarakat. “Rasanya semakin banyak uang negara yang dinikmati masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung akuntabilitas, pihaknya secara rutin mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar program-program yang disusun benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, memberikan kepastian jaminan bahwa sebuah kegiatan sudah berkualitas dan tepat sasaran.
Pihaknya juga turut membantu pemetaan risiko, sehingga dapat melakukan antisipasi agar sebuah kegiatan tidak terjadi penyimpangan. “Yang masih kurang selama ini sumber daya manusia di pemerintahan daerah. Sehingga memang perlu didampingi,” pungkasnya.
UKKY PRIMARTANTYO
