Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri HAM : Rotasi Antonius Adalah Biasa  

image-gnews
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar. TEMPO/ Yosep Arkian
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar. TEMPO/ Yosep Arkian
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar mengatakan rotasi Kepala Lembaga Pemasyarakat Kelas II A Abepura, Antonius M Ayorbaba tidak akan ditunda meski adanya aksi penolakan dan pengusakan. Padahal rotasi itu merupakan hal biasa. "Jadi ini sebetulnya tidak ada masalah rotasi biasa saja," kata Patrialis di Istana Negara, Selasa (4/5).

Sebelumnya, Antonius menolak diganti Liberty sitinjak. Dia menuding penggantian ini dilatabelakangi intrik dan rekayasa. Penolakan ini juga diiringi dengan pengrusakan. Rencananya, Antonius akan dipindahkan ke Bengkulu.

Patrialis menjelaskan, masalah Antonius itu sebetulnya surat keputusan untuk dipindahkan itu untuk enam bulan yang lalu. Namun saat itu, Dewan gereja, Majelis Rakyat Papua, dan masyarakat minta di tunda, "Kita tunda." Menurut dia, pemindahan ini sudah saatnya tokoh-tokoh papua berhasil memimpin diluar Papua. "Rotasi itu sesuatu yang memperhatikan perspektif masa depan. Dan kita berharap keberhasilan dia luar menjadi pemimpin pada saatnya menjadi orang nomor satu di sana, bisa jadi kepala kantor wilayah," katanya.

Patrialis mengaku tidak mengetahui penyebab pasti penolakan dan pengrusakan. "Kami tidak paham tapi saya sudah dilaporkan langsung oleh kepala kantor wilayah sampai ke jakarta, mereka pelantikan tetap berjalan, tidak ada penundaan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam cacatan menteri, Antonius memiliki rekam jejak yang buruk selama memimpin lapas. "Saya dapat laporan, ini terjadi banyak sekali terjadi persoalan ketika Antonius menjadi kalapas di Abepura." Misalnya, pelepasan napi, kericuhan yang mengakibatkan rusaknya komputer dan kaca. Namun, Patrialis akan meminta laporan secara resmi karena tadi malam di laporkan secara tuntas oleh kepala kantor wilayah Bunas.

"Jadi itu tidak wajar seorang pegawai, seorang staf untuk melakukan pemberontakan seperti itu. Justru karena kita sayang kepada yang bersangkutan, bisa menjadi kepala kantor wilayah." Kasus ini sudah ditangani oleh Inspektorat Jenderal. "Pagi ini Irjen berangkat ke sana," ujarnya.

EKO ARI WIBOWO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Uang Rp1,6 Miliar Tak Akuntabel, 3 Pejabat di Sumut Dinonaktifkan

23 September 2019

Edy Rahmayadi. Antara
Uang Rp1,6 Miliar Tak Akuntabel, 3 Pejabat di Sumut Dinonaktifkan

Tiga pejabat itu diharapkan lebih fokus menghadapi pemeriksaan Inspektorat.


Rotasi Pejabat DKI Bakal Dilaporkan ke KASN, Respons Anies?

8 Maret 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan 37 anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018 - 2022 di Balai Kota, Selasa, 5 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Rotasi Pejabat DKI Bakal Dilaporkan ke KASN, Respons Anies?

Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI menilai bahwa rotasi pejabat DKI di era Anies sarat pelanggaran.


Sebelum Dilantik Jadi Kasetpres, Heru Budi Minta Restu Djarot  

20 Juli 2017

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat dijumpai di Gedung Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017. TEMPO/Larissa
Sebelum Dilantik Jadi Kasetpres, Heru Budi Minta Restu Djarot  

Sebelum dilantik menjadi Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono meminta restu kepada Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.


Melantik Enam Pejabat Eselon II, Ini Harapan Menteri Susi

7 Juli 2017

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 April 2017. ANTARA/M Agung Rajasa
Melantik Enam Pejabat Eselon II, Ini Harapan Menteri Susi

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu
mengemban tugasnya dalam menekan penangkapan ilegal.


Lasro Marbun Kembali ke DKI, Djarot: Tidak Harus Jadi Pejabat  

4 Juli 2017

Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan DKI. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Lasro Marbun Kembali ke DKI, Djarot: Tidak Harus Jadi Pejabat  

Di Sumatera Utara, Lasro menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).


Lasro Marbun Kembali ke Pemprov DKI Jakarta

3 Juli 2017

Lasro Marbun. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Lasro Marbun Kembali ke Pemprov DKI Jakarta

Lasro Marbun sebelumnya dipinjam oleh pemerintah Kabupaten Umbang Hasudutan, Sumatera Utara, untuk menjadi Kepala Bappeda.


Kriteria Direktur Baru PT Pertamina Versi Menteri Luhut

7 Februari 2017

Dari kiri: Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebelum rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2017. Rapat terbatas membahas pembangunan proyek Kereta Ringan/Light Rail Transit (LRT). TEMPO/Subekti.
Kriteria Direktur Baru PT Pertamina Versi Menteri Luhut

Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tokoh yang akan mengisi
jabatan sebagai direktur utama PT Pertamina harus orang yang
kompeteten.


Kapolri Melantik 5 Kapolda, Termasuk Mantan Ajudan Jokowi  

12 Oktober 2016

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kiri) saat Konferensi Pers di Halim Perdanakusumah, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Inge Klara
Kapolri Melantik 5 Kapolda, Termasuk Mantan Ajudan Jokowi  

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo, Komisaris Besar Listyo Sigit Prabowo, dilantik menjadi Kepala Polda Banten.


Wali Kota Rustam Mundur, karena Tudingan Ahok Soal Yusril?  

25 April 2016

Wali kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. utara.jakarta.go.id
Wali Kota Rustam Mundur, karena Tudingan Ahok Soal Yusril?  

Agus mengaku telah menerima surat pengunduran diri dari Rustam pada sore hari tadi, Senin, 25 April 2016, sekitar pukul 17.00 WIB.


Kabar Keppres Bodong Jaksa Agung Muda, Ini Jawaban Istana  

8 November 2015

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Adi Toegarisman (kiri) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Arminsyah (kedua kiri), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono (tengah), Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Noor Rochmat (kedua kanan) dan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara Bambang Setyo Wahyudi (kanan) berjabat tangan seusai upacara pelantikan di Gedung Utama Kejakasaan Agung, Jakarta, 30 Oktober 2015. ANTARA FOTO
Kabar Keppres Bodong Jaksa Agung Muda, Ini Jawaban Istana  

Jaksa Agung melantik lima jaksa agung muda berdasarkan keppres berkode TPA.