Pertemuan ini dipimpin tiga orang wakil ketua DPRD, yaitu Mochtar Hasan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FBK), Azib Zanim dari Fraksi Amanat Bintang Keadilan (ABK) dan Zulkarnain dari Fraksi Golongan Karya (FGolkar).
Di hadapan anggota dewan, juru bicara mereka, Hervan Zazili, Sekretaris Umum Dewan Eksekutif Keluarga Besar Mahasiswa (DEKBM) Universitas Lampung (Unila), menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya demi keberlangsungan agenda reformasi. Kedua, mendesak MPR, DPR, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus Bulog dan Brunei. Ketiga, menuntut semua pihak agar menghindari tindakan premanisme politik kelompok tertentu.
Baca Juga:
Levi Tuzaidi, Direktur Unit Kegiatan Mahasiswa Radio Kampus Unila, meminta agar anggota dewan merespon tuntutan mereka secara rasional, bukan emosional. Sekarang ini banyak orang yang menghadapi masalah secara emosional, seperti pembakaran aset satu partai politik, kata dia.
Mochtar Hasan mendapat kesempatan pertama menanggapi massa yang antara lain beranggotakan DEKBM Unila dan sejumlah DE fakultasnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilmispi) wilayah III itu.
Aksi mahasiswa itu, kata dia, patut dipertanyakan. Sebab, mereka hanya mempermasalahkan KKN yang hanya berjumlah Rp 35 miliar dalam kasus Bulog. Mengapa kalian tidak mengungkit KKN semasa Orde Baru berkuasa, yang lebih dari Rp 35 trilliun, kata dia.
Anggota dewan dari FKB ini menilai Gus Dur justru telah berupaya menyelamatkan bangsa dan negara dari kehancuran politik dan sosial ekonomi. Dia mencontohkan, hasil ekspor Indonesia tahun lalu mencapai US$ 54 miliar, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah republik. Selain itu, tenaga kerja meningkat 3,95 persen dan pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 4,8 persen. Padahal, saat mantan Presiden Soeharto jatuh, pertumbuhan ekonomi minus 10 persen.
Pelanggaran HAM dan kasus KKN di berbagai tempat itu dilakukan pejabat masa Orde Baru. Karena itu mestinya tuntutan kalian bersihkan sisa-sisa Orde Baru, cetusnya.
Berbeda dengan FKB, enam fraksi lainnya bersuara sama, yaitu sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Namun, untuk menjatuhkan Gus Dur, kata mereka, perlu mengikuti mekanisme. Kami sepakat dengan aspirasi kalian. Sebab komitmen partai kami adalah ingin menyampaikan semua aspirasi yang masuk ke dewan, kata Ahmad Zahrudin dari Fraksi Golkar, singkat.
Hal senada disampaikan Abbas Hadisunyoto, Ketua Fraksi PDIP. Tuntutan para mahasiswa ini sudah betul, tidak ada salah-salahnya lagi, ujar dia. Meski mengatakan menurunkan Gus Dur perlu mekanisme, dia mengaku beruntung bila Gus Dur jatuh. Otomatiskan, Ibu Mega yang jadi Presiden dan posisi saya juga bisa meningkat, kata Ketua Komisi A DPRD itu tanpa malu-malu.
Sementara itu, sekitar 500-an massa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Lampung melakukan long march dari Kampus Unila menuju DPRD, sejauh 13 km. Mereka berasal dari semua lembaga formal di Kampus Unila, Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer dan Akademi Manajemen Informatika Komputer, dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Unila.
Tuntutan mereka pada dasarnya sama. Hanya ditambahkan menolak semua bentuk Neo Komunisme yang mereka tengarai telah bangkit kembali akhir-akhir ini. (Fadilasari)
