Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa Ali Maradona yang dituduh membawa bom molotov ketika berdemonstrasi menuntut pembubaran Golkar, di Cikini, Oktober 2002 lalu. Majelis memutuskan persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, kata Ketua Majelis Hakim Andi Samsan Nganro, dalam putusan sela yang dibacakan Kamis (30/1) sore tadi. Dalam persidangan lalu, Reinhart Parapak, penasehat hukum Ali dari Tim Advokasi Gerakan Mahasiswa meminta hakim membebaskan terdakwa karena surat dakwaan tidak jelas. Apalagi, kata dia, dalam proses penyidikan, kliennya sama sekali tidak didampingi penasihat hukum. Ali juga mengaku disiksa dan dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan, kata Reinhart. Namun, menurut Samsan Nganro, tidak adanya penasehat hukum yang mendampingi terdakwa dalam proses penyidikan oleh polisi, tidak otomatis membuat surat dakwaan gugur. Hak terdakwa menunjuk penasehat hukum, bisa digunakannya selama proses persidangan, kata Nganro dalam amar putusannya. Hakim juga menilai karena terdakwa yang dijerat dengan pasal 187 KUHP tentang tindak pidana membahayakan keamanan umum, tidak diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka keberadaan penasihat hukum selama disidik bukanlah hal mutlak. Samsan Nganro yang didampingi hakim anggota, Ketut Gde dan Andriani Nurdin juga menilai surat dakwaan jaksa sudah cukup lengkap, dan bisa digunakan untuk meneruskan proses persidangan. Mari kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi, supaya jelas apakah benar atau tidak, terjadi tindak pidana seperti yang didakwakan, katanya. Putusan ini langsung disambut cemoohan puluhan mahasiswa anggota Forkot yang memadati ruang sidang. Hakim Mandul! Hakim Golkar! teriak mereka membuat ruang sidang gaduh. Sebelum persidangan dimulai, para demonstran --yang sebagian juga pernah ditahan di Polres Jakarta Pusat dengan tuduhan yang sama dengan terdakwa, bernyanyi dan meneriakkan yel-yel perjuangan mendukung pembebasan Ali Maradona. Henry David Oliver, salahsatu kuasa hukum terdakwa, mengungkapkan penyesalannya atas putusan hakim. Tidak bisa dimungkiri, ada nuansa politis dalam perkara ini, katanya. Ia mengaku siap membuktikan di persidangan, bahwa kliennya sempat disiksa oleh polisi. Ali Maradona sendiri ditangkap di depan kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cikini, bersama 20 rekannya sesama demonstran pada 10 Oktober 2002, setelah berdemonstrasi di depan kantor Golkar. Mereka dituduh membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang, sesuai Pasal 187 ke-1 dan ke-2 subsidair Pasal 187 KUHP karena membawa senjata tajam dan bom molotov. Dari 20 mahasiswa yang ditahan, sebagian besar akhirnya dibebaskan polisi. Sisanya, sebanyak sembilan anggota Forkot, sempat ditahan sampai akhir tahun lalu. Puluhan mahasiswa sempat melakukan aksi mogok makan di halaman kantor Komnas HAM menuntut pembebasan rekannya. Akhirnya dari sembilan mahasiswa yang ditahan itu, hanya Ali Maradona yang perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. (Wahyu DhyatmikaTempo News Room)
Iklan
