TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menkopolkam, Budi Gunawan menyatakan mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggeber program prioritas pemerintahan. Salah satu program prioritas di bidang politik dan keamanan ialah penanganan judi online.
Budi memimpin pembentukan Desk Penanganan Judi Online dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar secara tertutup di Kantor Kemenkopolkam, Jakarta pada Senin, 4 November 2024. Ada juga enam desk lain yang dibentuk, dengan berkolaborasi bersama sejumlah kementerian maupun lembaga di bawah kementeriannya.
Dalam rapat koordinasi itu, katanya, disepakati sejumlah strategi komprehensif untuk menangani praktik judi online di Tanah Air. "Mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online," ucap Budi pada Senin, 4 November 2024.
Menurut dia, edukasi ihwal bahaya judi online itu punya peranan penting sebagai langkah preventif. Sebab, katanya, lewat edukasi itu dapat menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan praktik judi daring.
Strategi kedua, katanya, para pemangku kepentingan mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online. "Seperti akses konektivitas judi online dan akses pembayarannya," kata eks Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ini.
Budi menilai, peringatan dini itu bertujuan untuk memutus mata rantai praktik judi online di Indonesia. Dia juga mengungkapkan, bakal melakukan penindakan hukum bagi para pelaku judi online bila upaya pencegahan dari pemerintah tidak diindahkan.
"Pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan," ujarnya.
Budi mengatakan, penindakan itu menjadi bagian integral dari sejumlah langkah strategis pemerintah untuk menegakkan regulasi yang berlaku. Selain itu, katanya, untuk memberikan efek jera bagi para pelaku judi online di Tanah Air.
