TEMPO.CO, Jakarta - Retret menteri Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada 24-27 Oktober 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah telah usai. Retret ini dilakukan sebagai bagian dari pembekalan para menteri, wakil menteri, dan kepala dari badan dan lembaga pada kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang secara keseluruhan berjumlah 136 orang.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut retret itu bertujuan membuat menteri Kabinet Prabowo semakin kompak. “Pak Prabowo akan di sana lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan terutama mungkin dalam 100 hari ke depan dalam program-program yang menterinya harus paham,” kata Dasco di Istana Kepresidenan Jakarta usai acara pelantikan pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Lantas, apa saja program utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo? Berikut rangkumannya.
Penataan Organisasi Kabinet Merah Putih
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan ada tiga program utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya penataan organisasi Kabinet Merah Putih. Adapun diranahnya, Rini mengatakan sudah menyiapkan rancangan peraturan presiden dan tata kerja organisasi kementerian yang mengalami pemisahan.
“Langkah yang sudah diambil untuk penataan organisasi kabinet saat ini yaitu semua rancangan peraturan presiden sudah ada di atas meja Pak Presiden,” kata Rini saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR, Senin, 28 Oktober.
Penetapan Peraturan SAKP
Dikutip dari Menpan.go.id, Rini menyebut lembaganya mengerjakan penetapan Peraturan Presiden Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (sharedoutcome) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rini menyampaikan, inisiasi penerapan SAKP dilatarbelakangi untuk meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.
Melalui SAKP, akan terwujud keselarasan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda untuk mencapai target pembangunan nasional (outcome bersama). Selain itu, akan tercipta keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif, sesuai target, dan efisiensi anggaran.
Penataan Tenaga Non ASN
Fokus selanjutnya dalam 100 hari Kabinet Merah Putih adalah penataan tenaga non-ASN dalam database BKN yang telah sepakati sebelumnya oleh Pemerintah dan DPR. Rini menegaskan prinsip utama dalam penataan tenaga non-ASN adalah menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta menyesuaikan dengan regulasi yang ada.
Penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi pada Seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik.
Resmikan Proyek Infrastruktur
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bakal resmikan sejumlah proyek infrastruktur yang pembangunannya hampir rampung di 100 hari kerja pertamanya. “Ada sejumlah proyek infrastruktur, apakah waduk, jalan, irigasi, dan lain sebagainya, yang bisa diresmikan. Bukan hanya secara formalitas, tapi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.
AHY mengatakan kementeriannya bakal merencanakan dan menyempurnakan pekerjaan yang sudah dirancang selama ini. Adapun sejumlah pekerjaan yang bakal dieksekusi di antaranya adalah proyek pasar, stadion, pusat-pusat pendidikan, sarana air minum.
Pilkada Serentak 2024
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto. "Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri," kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, dikutip dari Antara.
Kemudian melanjutkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap pekan sejak September 2022. Tito menyampaikan program tersebut akan berhenti apabila Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.
Menjaga Stabilitas Politik
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyatakan bahwa pihaknya mendukung pelaksanaan program 100 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran. "100 hari pertama ini kami harus menjaga stabilitas politik kemudian stabilitas keamanan, termasuk masalah pertahanan tentunya," jelas Lodewijk di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Dia menyampaikan bahwa Kemenko Polkam telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo mengenai berbagai tugas yang perlu dijalankan. Tugas-tugas tersebut termasuk menjaga keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan keamanan di Papua, yang menurutnya sudah terkendali di bawah pengawasan TNI-Polri.
KHUMAR MAHENDRA | DANIEL A. FAJRI | MYESHA FATINA RACHMAN | ANTARA | NANDITO PUTRA | RIRI RAHAYU | MENPAN.GO.ID
Pilihan editor: Ekonom: Nyaris Mustahil Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 8 Persen
