TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI Zaenal Muttaqin mengatakan penunjukkan Mugiyanto Sipin sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia oleh Presiden Prabowo Subianto tidak ada hubungannya dengan organisasi tersebut. Menurut Zaenal, Mugiyanto dengan sendirinya sudah bukan bagian dari IKOHI sejak yang bersangkutan direkrut menjadi Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden pada 2023.
Waktu direkrut oleh KSP itu pun, kata Zaenal, Mugiyanto juga sudah berstatus sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
“Jadi posisi Mugi sebagai Wamen HAM sama sekali tidak merepresentasikan IKOHI. Sejak dia di KSP kami tak pernah berkomunikasi lagi, dan dengan sendirinya dia sudah bukan bagian dari kami lagi,” kata Zaenal Muttaqin yang akrab disapa Jejen itu saat dihubungi, Senin, 21 Oktober 2024.
Menurut Zaenal pengangkatan Mugiyanto sebagai Wamen HAM murni karena balas jasa Prabowo. Sebab pada Agustus 2024 lalu Mugi bermanuver mempertemukan keluarga korban kasus penghilangan paksa dengan petinggi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman.
Mugiyanto, kata Zaenal, menginisiasi sekaligus menjembatani pertemuan tersebut sehingga keluarga korban penculikan diduga bersedia menerima kompensasi materi tertentu. “Mugi punya agenda sendiri memainkan kasus penghilangan paksa aktivis prodemokrasi, sehingga sekarang dia menjadi wakil menteri,” kata Zaenal.
Ketua IKOHI Jawa Timur Dandik Katjasungkana mengatakan tidak tahu persis apakah pertemuan itu diinisiasi Mugiyanto atas nama staf KSP atau tidak. Saat itu IKOHI dan beberapa lembaga hak asasi manusia telah mempertanyakan langkah Mugi tersebut ke KSP.
“Ini gimana orang menjabat sebagai staf KSP kok bisa bermanuver untu, dalam tanda petik, menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di luar agenda negara,” kata Dandik.
Meski tak kaget lagi dengan pengangkatan Mugiyanto sebagai wamen, namun Sekretaris Umum IKOHI Zaenal Muttaqin tetap menyanyangkan manuver Mugi demi agenda pribadinya sendiri. Sebab Mugiyanto pernah menjadi Ketua Ikohi cukup lama, sejak 2000-2014. Ia menggantikan Oetomo Rahardjo, ayah korban penghilangan paksa Petrus Bima Anugerah alias Bimo Petrus. Setelah tak lagi menjadi ketua Mugiyanto sempat menjadi pembina IKOHI.
Mugiyanto merupakan salah satu aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang diculik oleh Tim Mawar Komando Pasukan Khusus. Mugi diambil di Rumah Susun Klender pada 13 Maret 1998. Selama di dalam tahanan Angkatan Bersanjata Republik Indonesia Mugiyanto mengalami tekanan berat berupa siksaan dan intimidasi.
Pada 6 Juni 1998, setelah Soeharto turun dan Undang-Undang Subversi ditiadakan, Mugi dan rekan-rekannya dibebaskan. Ia ditampung oleh Munir Said Thalib dan diminta berkeliling mengkampanyekan perlawanan terhadap penghilangan orang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya Mugiyanto menjadi koresponden stasiun televisi Belanda, NOS, dan kerap meliput persoalan politik.
Zaenal menilai penanganan kasus penghilangan paksa aktivis 1998 kian suram setelah Prabowo mengangkat Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dan Mugiyanto sebagai wakilnya. Zaenal menduga agenda ke depan Prabowo adalah membersihkan citra dirinya dalam kasus pelanggaran HAM.
“Natalius Pigai sendiri dalam beberapa kali kesempatan selalu bilang bahwa tidak ada bukti Prabowo terlibat kasus penculikan aktivis,” kata Zaenal.
Pilihan Editor: IKOHI Sebut Sufmi Dasco Berikan Rp 1 Miliar kepada Keluarga Korban Penculikan 1998
