Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dosen Fisipol UGM Kupas Tantangan Zaken Kabinet Prabowo-Gibran

image-gnews
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober, konsep Zaken Kabinet kembali dibahas. Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati menekankan pentingnya konsep ini untuk tantangan yang dihadapi Kabinet Prabowo-Gibran.

“Definisi normatif Zaken Kabinet adalah kabinet yang terdiri dari kombinasi teknokrat, profesional, dan politisi,” ujar Mada Sukmajati, Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM dalam diskusi soal tantangan zaken Kabinet Prabowo-Gibran pada Rabu, 9 Oktober 2024, seperti yang dikutip dari laman resmi UGM

Istilah Zaken Kabinet pertama kali diterapkan secara historis dalam Kabinet Djuanda pada masa demokrasi liberal Indonesia. Penerapan Zaken Kabinet saat ini berbeda, mengingat perbedaan dalam sistem politik. Di era Kabinet Djuanda, Indonesia menganut sistem parlementer, sementara saat ini menggunakan sistem presidensial. Meski demikian, Mada mengamati bahwa tantangan dan dilema yang dihadapi tetap serupa, terutama dalam hal akomodasi kekuatan politik dan kebutuhan untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dengan segera.

“Baik di masa Djuanda maupun saat ini, ada kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik, sehingga mengakomodasi kekuatan politik adalah suatu keharusan,” kata dia.

Mada juga menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam pembentukan Zaken Kabinet di era modern adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Ia melihat dua aspek ini sebagai dilema kelembagaan dalam penerapan Zaken Kabinet di Indonesia. Kombinasi sistem presidensial dengan multipartai sering kali menghadirkan tantangan bagi presiden dalam memilih antara mengakomodasi semua partai pendukung atau membatasi kabinet hanya pada teknokrat dan profesional.

“Jika prioritasnya adalah stabilitas politik, maka mengakomodasi sebanyak mungkin partai politik bisa menjadi pilihan, meski ini bisa memperlambat realisasi program-program pemerintah,” kata Mada.

Di sisi lain, pembentukan kabinet yang didominasi oleh teknokrat dan profesional dapat mempercepat implementasi kebijakan, tetapi hal ini berisiko melemahkan dukungan politik. Selain itu, Mada juga menyoroti bahwa dalam sistem politik Indonesia, insentif untuk oposisi sangat minim, yang membuat partai-partai lebih memilih untuk terlibat dalam pemerintahan daripada berada di luar.

“Di Indonesia, menjadi oposisi tidak memberikan akses yang memadai terhadap sumber daya negara, sementara partai-partai di dalam kabinet dapat memanfaatkan posisi mereka untuk memperkuat basis politik di daerah,” jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa terdapat kecenderungan partai-partai politik untuk selalu mencari posisi dalam kabinet, meskipun hal tersebut dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan.

Mada menjelaskan bahwa pola Zaken Kabinet sebenarnya telah mulai terbentuk sejak era Presiden SBY dan dilanjutkan pada era Presiden Jokowi, terutama di posisi strategis seperti Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Posisi-posisi strategis seperti Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri biasanya diisi oleh teknokrat atau profesional, karena objektivitas dalam mengambil kebijakan publik sangat diutamakan di posisi ini,” kata Mada.

Mada menyatakan bahwa, merujuk pada konteks kelembagaan di Indonesia saat ini, model Zaken Kabinet masih relevan dan dapat menjadi pilihan untuk pemerintahan ke depan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara politik dan profesionalisme.

Sementara, Presiden Joko Widodo, mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Zaken Kabinet. Jokowi menilai penyusunan komposisi menteri yang berasal dari kalangan ahli bisa mendorong pemerintahan untuk langsung bekerja.

“Saya rasa bagus sekali,” kata Jokowi ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024. 

“Bagus sekali, artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik akan segera bergerak, bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu.” 

Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai kemungkinan penambahan jumlah menteri di kabinet usai revisi UU Kementerian Negara. “Itu hak prerogatif presiden terpilih. Saya yakin kabinet (Prabowo) akan sangat bagus sekali,” katanya.

MYESHA FATINA RACHMAN  I DANIEL A FAJRI 

Pilihan Editor: Gembar-gembor Prabowo-Gibran Buat Kabinet Zaken, Bukan Hal Baru dalam Sejarah Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Jokowi Soal Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Survei Pilkada Sumut

5 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons terkait hasil survei Pilkada Jawa Tengah 2024 yang diikuti dua paslon yaitu Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Kata Jokowi Soal Elektabilitas Bobby Nasution Ungguli Edy Rahmayadi di Survei Pilkada Sumut

Jokowi mengaku tak tahu soal elektabilitas menantunya Bobby Nasution unggul dari Edy Rahmayadi di survei Litbang Kompas untuk Pilkada Sumut.


Fraksi PKS DPR Dukung Gerakan Global untuk Keluarkan Israel dari Keanggotaan PBB

5 jam lalu

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. ANTARA/HO-PKS
Fraksi PKS DPR Dukung Gerakan Global untuk Keluarkan Israel dari Keanggotaan PBB

Fraksi PKS DPR menyatakan Israel tidak pantas duduk sejajar dengan anggota PBB lain.


Menaker Yassierli Pastikan UMP Naik di 2025, Berapa Besarannya?

5 jam lalu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menaker Yassierli Pastikan UMP Naik di 2025, Berapa Besarannya?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2025 akan naik.


Prabowo Ingin Bulog Menjadi Badan di Bawah Presiden Seperti Masa Orde Baru

5 jam lalu

Dirut Bulog Wahyu Suparyono. Foto : Dok Asabri
Prabowo Ingin Bulog Menjadi Badan di Bawah Presiden Seperti Masa Orde Baru

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, mengatakan mendapat perintah khusus dari Presiden Prabowo Subianto mentransformasi Bulog.


Ahmad Luthfi Temui Prabowo, Pengamat: Strategi Naikkan Elektabilitas

6 jam lalu

Calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bertemu jajaran relawan Peci Ireng Jawa Tengah di salah satu resto di Kota Solo, dalam rangkaian kegiatan kampanyenya, Ahad, 29 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ahmad Luthfi Temui Prabowo, Pengamat: Strategi Naikkan Elektabilitas

Pertemuan Ahmad Luthfi dengan Presiden Prabowo menurut Adi Prayitno untuk menaikkan elektabilitas di Pilkada Jawa Tengah.


30 Ribu Satuan Pelayanan Gizi akan Beli Produk Petani untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

6 jam lalu

Siswa menyantap menu makan bergizi gratis saat diuji coba di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk ayam teriyaki, sayur, tahu goreng, jeruk, dan susu dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga buku tulis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
30 Ribu Satuan Pelayanan Gizi akan Beli Produk Petani untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Satuan Pelayanan Gini ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.


Istana Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Sedang Direncanakan

6 jam lalu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 6 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Sedang Direncanakan

Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sempat mencuat sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.


Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM: Hanya yang Betul-Betul Tak Tertolong

6 jam lalu

Ilustrasi UMKM makanan. ANTARA
Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM: Hanya yang Betul-Betul Tak Tertolong

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan penghapusan utang macet yang diteken Presiden Prabowo tak ditujukan kepada seluruh petani, nelayan, dan UMKM.


AMPHURI Berharap Prabowo Melobi Pangeran MBS untuk Tambah Kuota Haji

7 jam lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
AMPHURI Berharap Prabowo Melobi Pangeran MBS untuk Tambah Kuota Haji

AMPHURI yakin Arab Saudi akan mengabulkan kalau Prabowo meminta tambahan kuota haji untuk Indonesia.


Menkomdigi: Prabowo Minta Tak Boleh Ada yang Bekingi Judi Online

7 jam lalu

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan keterangan pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, 6 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menkomdigi: Prabowo Minta Tak Boleh Ada yang Bekingi Judi Online

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa sikap Presiden Prabowo Subianto tegas dalam memberantas judi online.