TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo yang gencar meresmikan berbagai proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur di ujung masa jabatannya. Ray menilai Presiden Jokowi hendak menjaga citranya di masyarakat serta menjaga diri dan keluarganya dari potensi gugatan publik.
"Jika IKN mangkrak, bisa menjadi masalah serius, baik secara politik maupun secara hukum," kata Ray kepada Tempo, Ahad, 13 Oktober 2024.
Ia berpendapat, Presiden Jokowi juga hendak menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak akan mangkrak. Di samping itu, kata dia, Jokowi ingin mengikat Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang akan dilantik menjadi presiden 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, agar melanjutkan megaproyek tersebut.
Ray berpijak pada sejumlah pernyataan Presiden Jokowi. Misalnya, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa keputusan presiden tentang pemindahan ibu kota negara akan diteken oleh presiden terpilih dalam Pemilu 2024. "Untuk mengikat Prabowo agar tidak lagi bisa mundur (dari proyek IKN)," ujar Ray.
Di samping itu, menurut Ray, langkah Presiden Jokowi itu menandakan bahwa mantan wali kota Solo ini sedang galau menjelang lengser. “Misalnya, pernyataan masih akan sering ke IKN sekalipun nanti sudah lengser," kata dia. "Untuk apa dan apa tujuannya? Sudah tidak jelas."
Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi memang kembali meresmikan sejumlah proyek pembangunan di kawasan IKN. Misalnya, mantan Gubernur Jakarta ini meresmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara, Jumat pekan lalu. Di hari yang sama, ia juga meresmikan Istana Negara di IKN.
Dua bulan lalu, Presiden Jokowi meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN. Satu bulan berikutnya, dia juga melakukan peletakan batu pertama D’Prima Hotel Nusantara. Di akhir bulan lalu, Jokowi melakukan peletakan batu pertama yang ke-8 di kawasan IKN. Peletakan batu pertama ini berupa pembangunan infrastruktur sektor investasi di sana.
Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi membantah penilaian Ray Rangkuti tersebut. Hasan mengatakan Jokowi sebagai presiden masih berhak meresmikan proyek pembangunan di IKN.
Menurut dia, tidak ada yang salah dengan peresmian berbagai proyek IKN meski di akhir masa jabatan Presiden Jokowi tersebut. Presiden Jokowi, kata Hasan, meresmikan berbagai proyek tersebut karena memang sudah selesai.
"Meresmikan bangunan-bangunan yang sudah selesai dibangun tidak perlu alasan bukan?" kata Hasan ketika dihubungi, Ahad, 13 Oktober 2024.
Pilihan Editor: Tergusur Perlahan Proyek IKN
