Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Emoh Buka Isi Pertemuan dengan Prabowo: Kalau Saya Ceritakan 2,5 Jam

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo enggan mengungkapkan isi percakapan dalam pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di restoran Hutan Kota Plataran, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, pada Selasa, 8 Oktober 2024. Jokowi hanya mengatakan banyak yang dibahas dengan Menteri Pertahanan itu.

"Enggak bisa saya ceritakan lah, kalau saya ceritakan juga, 2,5 jam lagi ceritanya," kata Jokowi usai acara HUT ke-79 Pertambangan dan Energi di Jakarta Pusat pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Ia mengatakan banyak sekali yang dibicarakan dengan Prabowo. "Ya ada politiknya , ada urusan ekonomi. Banyak banget," ujar dia.

Jokowi tampak tak mendengar pertanyaan awak media saat disinggung soal peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bergabung pemerintahan Prabowo. Ia bergegas pulang meninggalkan lokasi acara di Hotel Kempinski.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sebelumnya mengatkan bahwa berbagai aspek dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi. “Lebih fokus kebersamaan dan keberlanjutan,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Ari mengaku tidak tahu menahu apakah Jokowi dan Prabowo membahas peluang PDIP  Melalui pesan singkat di aplikasi perpesanan, Ari menyatakan kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi sangat diperlukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Ia menyebut pada saat makan malam dibicarakan berbagai hal, terutama terkait keberlanjutan program-program pemerintahan ke depan.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengatakan belum tahu persis isi pembahasan Jokowi dan Prabowo. Wakil Ketua DPR ini pun tak bisa memastikan apakah pertemuan dengan Jokowi itu berkaitan dengan rencana bertemunya Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

"Tapi paling tidak, saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan," kata Dasco di Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sinyal PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, menguat seturut kencang wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo. Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan kemungkinan persamuhan itu akan berlangsung di antara 12 dan 15 Oktober 2024. 

Namun Gubernur Sulawesi Utara ini belum bisa memastikan apakah PDIP akan mendapatkan posisi menteri di Kabinet Prabowo. Olly juga mengatakan akan memberi tahu nanti soal tempat pertemuan Prabowo dan Megawati.  “Pada prinsipnya kan kami, Ibu udah ngomong kami mendukung Pemerintahan Prabowo,” katanya ketika dihubungi oleh Tempo pada Ahad, 6 Oktober 2024.

Laporan Majalah Tempo ‘Sekuat Tenaga Mengamankan Fufufafa’ yang terbit pada 6 Oktober 2024, mewartakan Jokowi menyampaikan pandangan supaya PDIP sebaiknya berada di luar pemerintahan Prabowo. Saran itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka pada Sabtu, 21 September 2024.

 Setelah bertemu dengan SBY di Istana Merdeka, Jokowi mengatakan bahwa penentuan PDIP masuk kabinet merupakan hak Prabowo. “Untuk kemajuan negara,” kata Jokowi kepada awak media di Nusa Tenggara Timur, pada 2 Oktober 2024, soal potensi persamuhan Megawati dan Prabowo. Ia menilai pertemuan itu merupakan perjumpaan tokoh Bangsa.

Jokowi dan PDIP berpisah jalan pada Pemilu 2024 karena Eks Gubernur Jakarta mendukung Prabowo-Gibran. Sementara Partai Banteng menyokong Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pilihan Editor: Seputar Istana Batu Tulis, Salah Satu Rencana Lokasi Pertemuan Megawati-Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Ajak Tinggalkan Gaya Bahasa Eufemisme, Miskin Tak Perlu Disebut Prasejahtera

28 menit lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Ajak Tinggalkan Gaya Bahasa Eufemisme, Miskin Tak Perlu Disebut Prasejahtera

Prabowo mengatakan orang Indonesia pintar mencari istilah agar enak didengar. Ia memberi contoh kata prasejahtera untuk menggantikan kata miskin.


Prabowo Minta Pejabat di Pemerintahannya Kelak Tak Memperhalus Bahasa: Kalau Miskin, Bilang Miskin

42 menit lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024. tangkap layar YouTube PKB
Prabowo Minta Pejabat di Pemerintahannya Kelak Tak Memperhalus Bahasa: Kalau Miskin, Bilang Miskin

Prabowo mengatakan sudah saatnya semua pihak berkata sesuai kondisi yang terjadi tanpa mencari istilah yang sedap didengar.


Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Gibran Ke PTUN Ditunda hingga Kamis Depan

1 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berbincang dalam acara deklarasi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Gibran Ke PTUN Ditunda hingga Kamis Depan

PDIP menggugat KPU karena meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024.


Jokowi Janji Teken Kenaikan Tukin Anak Buah Bahlil di ESDM

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Jokowi Janji Teken Kenaikan Tukin Anak Buah Bahlil di ESDM

Presiden Jokowi akan mengesahkan kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.


Kabinet Gemuk Prabowo Jadi Sorotan Media Asing

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024. tangkap layar YouTube PKB
Kabinet Gemuk Prabowo Jadi Sorotan Media Asing

Media asing menyoroti bengkaknnya jumlah menteri di kabinet baru yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto.


PKB Minta Prabowo Naikkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD

2 jam lalu

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memberikan arahan kepada 68 orang calon anggota DPR RI periode 2024-2029 di Kantor DPP PKB di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin 30 September 2024. ANTARA/Walda Marison
PKB Minta Prabowo Naikkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD

Cak Imin memastikan rencana Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen akan terwujud melalui kinerja DPRD di daerah.


Fenomena Deret Tunggu Hukuman Mati, KontraS: Bentuk Kekerasan Psikologis

2 jam lalu

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, dalam acara peluncuran laporan KontraS soal situasi hukuman mati di Indonesia yang digelar di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. TEMPO/Ervana.
Fenomena Deret Tunggu Hukuman Mati, KontraS: Bentuk Kekerasan Psikologis

KontraS menyoroti fenomena deret tunggu hukuman mati yang muncul pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.


Respons Pakar Hukum Setelah PTUN Menunda Putusan Gugatan PDIP terhadap Gibran

2 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Respons Pakar Hukum Setelah PTUN Menunda Putusan Gugatan PDIP terhadap Gibran

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mewanti-wanti adanya pengaruh politik dengan penundaan putusan gugatan PDIP di PTUN


Luhut Kembali Sarankan Prabowo Tak Memilih Orang Toxic Masuk Pemerintahan

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai melayat ke kediaman ekonom Faisal Basri di kawasan Gudang Peluru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 5 September 2024. Faisal meninggal di usia 65 tahun diduga karena serangan jantung. Tempo/Adil Al Hasan
Luhut Kembali Sarankan Prabowo Tak Memilih Orang Toxic Masuk Pemerintahan

Luhut berujar telah menyarankan pada Prabowo agar tidak memilih orang toxic masuk pemerintahan.


Satgas Perumahan Prabowo Beri Sinyal Pembentukan Kemenko Infrastruktur dalam Kabinet Baru

2 jam lalu

Aktivitas bongkar muat semen yang akan di kirim ke Tanjung Pinang di pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. Pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh dunia mendorong pertumbuhan besar dalam produksi semen, dengan proyeksi pertumbuhan industri ini mencapai USD 410,86 miliar pada 2024 menurut The Business Research Company. TEMPO/Tony Hartawan
Satgas Perumahan Prabowo Beri Sinyal Pembentukan Kemenko Infrastruktur dalam Kabinet Baru

Anggota Satgas Perumahan Presiden Terpilih Bonny Z. Minang memberi sinyal presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur untuk mendukung sektor pekerjaan umum dan infrastruktur.