TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk APBN. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, di Hotel Sahid, Jakarta, pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Prabowo mengatakan pesan tersebut sudah dia sampaikan kepada semua ketua partai koalisi yang mendukungnya. "Saya katakan, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintahan yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," katanya.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan akan bertindak tegas bila partai politik memanfaatkan posisi menteri untuk meraup keuntungan. "Ini era digital dan teknologi, pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," katanya.
Prabowo mengakui bahwa partai politik membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak. Namun dia menekankan sumber pendanaan partai politik mesti diperoleh melalui cara yang tidak bertentangan dengan hukum.
Untuk itu, Prabowo mengatakan pendanaan partai politik bisa didanai dari kekayaan negara. Namun, ujar dia, diperlukan pengelolaan sumber kekayaan tersebut agar terserap maksimal ke dalam kas negara.
"Ini terbuka saja, mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik, terang-terangan, kenapa tidak," katanya.
Prabowo akan resmi menjabat presiden Indonesia ke-8 setalah dilantik pada Ahad, 20 Oktober mendatang. Prabowo akan dilantik bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
Pada Pilpres 2024, Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari 12 partai. Dari 12 partai tersebut, saat ini tujuh di antaranya merupakan partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPR.
Adapun PKB baru belakangan menyatakan mendukung Prabowo bersama dua partai rekan koalisinya di Pilpres 2024 yaitu PKS dan NasDem.
Pilihan Editor: Respons AHY dan Bahlil Soal Komposisi Kabinet Prabowo
