Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

image-gnews
Ilustrasi kampanye hitam
Ilustrasi kampanye hitam
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Black campaign atau kampanye hitam dikenal sebagai praktik kampanye yang kontroversial dan tidak etis, bisa terjadi saat kampanye pemilu maupun pilkada. Jenis kampanye ini sering ditemui menjelang pemilu atau pilkada. 

Black campaign melibatkan penyebaran informasi negatif disertai dengan elemen palsu atau fitnah yang bertujuan untuk merugikan pesaing. Berikut ciri-ciri black campaign yang perlu Anda ketahui untuk membantu Anda mengenali praktik politik yang tidak sehat.

Penyebaran informasi negatif dan penuh kontroversi

Informasi negatif yang disebarkan oleh para pelaku black campaign tidak sama dengan yang terjadi pada kampanye negatif. Pada black campaign, informasi negatif sering disebarkan tanpa adanya data yang dapat berujung pada fitnah dan tuduhan palsu.  

Tak hanya itu, strategi black campaign juga sering kali melibatkan penyebaran isu-isu yang bersifat sensasional atau kontroversial. Tujuan penyebaran isu ini adalah untuk menciptakan kegaduhan di kalangan para pemilih serta mengalihkan perhatian dari apa yang justru menjadi isu substansial.

Fitnah dan tuduhan palsu

Fitnah dan tuduhan palsu menjadi satu ciri utama yang membedakan black campaign dengan kampanye negatif.  Praktik utama dari black campaign ditandai dengan adanya upaya penumbangan lawan melalui berita bohong, tuduhan palsu yang belum terbukti melalui hak-hal yang tidak ada relevansinya dengan kapasitasnya sebagai pemimpin, serta fitnah-fitnah untuk menciptakan citra negatif bagi pesainya.

Penggunaan anonimitas dan pasukan siber

Dikutip dari laman Lawui, sebelumnya black campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak yang didalamnya berisikan mengenai informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, sekarang black campaign dilakukan dengan menggunakan media sosial. Saat ini black campaign sering kali melibatkan pasukan siber atau akun anonim di media sosial guna menyebarkan informasi negatif. Penggunaan anonimitas ini memungkinkan pelaku untuk menghindari tanggung jawab langsung atas tindakan mereka.

Menjelang masa pemilu, beberapa partai politik dan politikus serta kontraktor swasta juga membentuk pasukan siber guna memanipulasi informasi di ruang media sosial. Umumnya, para buzzer seringkali melakukan propaganda untuk kepentingan pemilihan umum.

Tidak berfokus pada substansi kebijakan

Black campaign cenderung lebih fokus pada taktik serangan pribadi terhadap kandidat lawan. Kampanye ini melibatkan pengungkapan aspek-aspek pribadi yang sama sekali tidak relevan dengan substansi kebijakan.

Selain itu, kampanye hitam ini juga mengarah pada perusakan karakter pribadi tanpa memperhatikan substansi kebijakan yang ada. Sehingga kampanye jenis ini lebih tertuju pada upaya merusak citra lawan daripada membahas isu-isu penting dan solusi kebijakan.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI  | SHARISYA KUSUMA RAHMANDA  I ARTIKA RACHMI FARMITA  I  ENO REZA MAHENDRA

Pilihan Editor: Mengenal Kampanye Negatif, Samakah dengan Black Campaign?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pesan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Respati-Astrid dan Ilyas-Tri Haryadi

4 jam lalu

Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep (dua dari kiri) menghadiri pertemuan dengan relawan Respati Ardi-Astrid Widayani di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu malam, 9 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHI
Pesan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Respati-Astrid dan Ilyas-Tri Haryadi

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melakukan Tur Pemenangan Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Dia menitipkan pesan ini ke pasangan calon.


Rawan Terjadi Saat Pilkada, Berikut Beda Black Campaign dan Kampanye Negatif

6 jam lalu

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi
Rawan Terjadi Saat Pilkada, Berikut Beda Black Campaign dan Kampanye Negatif

Banyak orang yang masih bingung dengan istilah black campaign dan kampanye negatif yang kerap ditemui saat masa pemilu dan pilkada. Ini beda keduanya.


Ikut Lomba Video Pendek Jadi Cara Kampanyekan Pilkada Bersih

16 jam lalu

llustrasi konten kreator. Dok. UNODC
Ikut Lomba Video Pendek Jadi Cara Kampanyekan Pilkada Bersih

Dalam upaya menciptakan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang bersih, berbagai lembaga, termasuk KPK, telah meluncurkan tagar #HajarSeranganFajar.


Peneliti BRIN Bagikan Kiat Memilih Pemimpin dalam Pilkada Era Digital, Apa Saja?

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Peneliti BRIN Bagikan Kiat Memilih Pemimpin dalam Pilkada Era Digital, Apa Saja?

Tiga tip memilih pemimpin dalam Pilkada 2024.


Jelang Pilkada Kabupaten Bogor 2024, Pj Bupati Bogor Titip Pesan Ini

1 hari lalu

Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri dalam rakor kesiapan Pilkada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)
Jelang Pilkada Kabupaten Bogor 2024, Pj Bupati Bogor Titip Pesan Ini

Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan mengumpulkan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor.


Bolehkah Kampanye Kotak Kosong di Pilkada 2024? Begini Kata Bawaslu dan KPU

2 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Bolehkah Kampanye Kotak Kosong di Pilkada 2024? Begini Kata Bawaslu dan KPU

Calon tunggal membuat masyarakat tak memiliki banyak pilihan untuk kepala daerah yang diinginkan, sehingga muncul gerakan kampanye kotak kosong.


Catatan Debat Pilkada 2024: Ketua KIP Jakarta Tekankan Transparansi, Bagaimana Pengawasan Bawaslu?

2 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil - Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto , dan Pramono Anung-Rano Karno, pada debat pertama peserta Pilkada  2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/aa.
Catatan Debat Pilkada 2024: Ketua KIP Jakarta Tekankan Transparansi, Bagaimana Pengawasan Bawaslu?

Bagaimana catatan KIP dan Bawaslu mengenai Debat Pilkada 2024, khususnya yang sudah dilakukan 3 paslon di debat perdana Pilkada Jakarta lalu?


Setahun Perang Gaza: Bagaimana Hoaks Israel tentang Hamas Menyebar?

2 hari lalu

Wisatawan mengunjungi lokasi festival Nova, di mana orang-orang dibunuh dan diculik dalam serangan 7 Oktober oleh Hamas di Reim, Israel selatan, 23 Januari 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini
Setahun Perang Gaza: Bagaimana Hoaks Israel tentang Hamas Menyebar?

Aksi brutal Israel di Gaza awalnya direstui banyak negara karena beredar hoaks tentang kekejaman Hamas yang disebarkan oleh Israel.


Pramono Anung: Saya Tidak Mau Urusan Agama Dibawa-Bawa Dalam Kampanye

2 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan) dalam debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Dok. Pribadi
Pramono Anung: Saya Tidak Mau Urusan Agama Dibawa-Bawa Dalam Kampanye

Menurut Pramono Anung, selama kampanye seluruh program yang ditawarkan harus adil dan memuat nilai-nilai toleransi antar sesama.


Dosen Fisipol UGM Soal Komposisi Parpol di DPR Nyaris Tanpa Oposisi: Potensi Mematikan Demokrasi

2 hari lalu

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Foto: TEMPO/Rachel Farahdiba Regar
Dosen Fisipol UGM Soal Komposisi Parpol di DPR Nyaris Tanpa Oposisi: Potensi Mematikan Demokrasi

Dosen Fisipol UGM Alfath Indonesia menyoroti komposisi DPR saat ini. "Pemimpin dan penguasa yang tidak diawasi, mereka bisa abuse of power," katanya.