INFO NASIONAL - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya Marine Spatial Planning (MSP) atau perencanaan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil dan berkelanjutan melalui kebijakan ekonomi biru. Menurutnya, perencanaan ruang laut menjadi kunci dalam merealisasikan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.
“Indonesia berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya kelautan melalui pendekatan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya saat membuka acara The 6th International Marine Spatial Planning (MSP) Forum, di Nusa Dua, Bali, pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Ia menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihaknya dalam implementasi perencanaan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan. Salah satunya dengan terus melakukan koordinasi, harmonisasi, dan pembuatan regulasi mengatur berbagai kegiatan yang memanfaatkan ruang laut Indonesia.
Menurutnya, Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam perencanaan ruang laut dari tingkat lokal hingga nasional. Hingga 2023, sebanyak 32 regulasi telah dibuat untuk penetapan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah provinsi telah diselesaikan. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyelesaikan regulasi untuk 21 lokasi lainnya.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang laut, KKP juga tengah mengembangkan Ocean Big Data secara digital dan Neraca Sumber Daya Laut atua Ocean Accounting. Trenggono mengatakan, pusat data akan dibangun dan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar, drone, hingga nano satelit.
“Berbagai upaya ini menjadi wujud tindakan Indonesia dalam memerangi ancaman global dengan memprioritaskan perlindungan laut untuk berkontribusi pada penyimpanan karbon, menekan laju perubahan iklim, dan mengelola perikanan untuk ketahanan pangan berkelanjutan,” kata dia.
Harapannya, dengan sistem tata ruang laut yang baik, setiap pemangku kepentingan dapat memanfaatkan ruang laut Indonesia secara mudah, tepat, transparan, dan berkelanjutan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, maupun konservasi ekosistem.
Trenggono berharap, dengan berkumpulnya praktisi dan berbagai unsur pemangku kepentingan ini dapat menghasilkan solusi peningkatan penerapan perencanaan ruang laut di Indonesia serta berbagai negara, khususnya bagi negara-negara yang bercorak kepulauan.
Adapun kegiatan ini mempertemukan para praktisi dan pakar perencanaan ruang laut untuk membahas dan bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman dan solusi, praktik terbaik, serta rekomendasi konkrit terkait tantangan perencanaan ruang laut dengan mengusung tiga pilar yang berfokus pada perlindungan dan restorasi laut, perubahan iklim dan ekonomi biru, yang sejalan dengan kebijakan Ekonomi Biru KKP. (*)
