TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Indra Iskandar, mengatakan anggota DPR 2024-2029 tidak akan menempati rumah dinas jabatan. Sebagai penggantinya, kata dia, legislator Senayan akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Indra mengatakan keputusan tersebut sudah disepakati oleh para pimpinan fraksi. Namun, besaran tunjangan perumahan tersebut belum diputuskan. "Rumah dinas yang ada saat ini sudah tidak ekonomis sebagai hunian. Sebagian besar kondisinya sudah cukup parah," kata Indra saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 204.
Indra menjelaskan, rumah dinas yang ditempati anggota DPR selama ini merupakan milik Kementerian Keuangan. Dia menuturkan per tanggal 30 September 2024, anggota DPR petahana sudah mengembalikan kunci rumah tersebut kepada sekretariat DPR.
Dia melanjutkan, kisaran jumlah tunjangan perumahan akan mengacu pada harga sewa hunian di sekitaran gedung DPR. "Biro Perencanaan DPR masih mengidentifikasi besaran sewa rumah di Senayan, Semanggi sampai ke daerah Kebayoran. Berdasarkan survei awal, harganya sangat dinamis, sehingga kami perlu berhati-hati mencari nilai pas," katanya.
Indra menambahkan, besaran jumlah tunjangan perumahan tersebut akan diputuskan setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. Adapun untuk mekanisme pembayarannya akan menyatu dengan komponen gaji anggota DPR. “Jadi nanti akan dibayarkan per bulan bersamaan dengan gaji,” katanya.
Selain itu, kata Indra, pihaknya akan turut berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait perubahan alokasi anggaran melalui skema automatic adjustment. "Nanti setelah Menteri Keuangan baru dilantik, juga akan dibahas bersama mitra kerjanya di DPR," kata Indra.
Pilihan editor: TNI Siap Bantu Evakuasi WNI di Lebanon, Kapuspen: Tunggu Petunjuk dari Kemenlu
