INFO NASIONAL – Kalangan akademisi di Provinsi Banten mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum dalam Pilkada Serentak 2024. Untuk memastikan tiga unsur tersebut netral di Pilkada, digelar diskusi dan deklarasi pemilu damai dengan tema “Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten” di Fakultas Hukum Untirta, Kabupaten Serang, Rabu, 2 Oktober 2024.
“Jelang Pilkada serentak 2024 di Banten, mudah-mudahan acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak,” kata Dekan FH Untirta, Ferry Fathurokhman.
Ferry mengundang semua stekholder Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing. “Termasuk kampus itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan doorng kalau ada apa-apa atau dugaan pelanggaran bisa lapor ke Bawaslu,” ucapnya.
Pihaknya juga sedang mengagendakan kerja sama dengan pihak Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan. Hal ini sebagai bagian dari tanggungjawab kampus untuk turut berkontribusi mengaja Pilkada berjalan netral dan berintegritas. “Jadi kita dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral,” katanya.
Menurut Ferry, potensi kecurangan di setiap pemilu pasti selalu ada. Namun paling utama, penyelenggara dan aparat penegak hukum sebagai wasit dan pengeman bekerja sesuai undang-undang. “Kita dorong netralitasnya, kita awasi bersama,”tambah Ferry.
Kampanye damai menjadi harapan semua masyarakat agar stabilitas daerah dapat terjaga dengan baik. Keamanan dan ketertiban merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.
Sementara itu, kepolisian berkomitmen untuk menjadi pengayom dan bersikap netral dalam pilkada. Keamanan dan kedamaian dalam pesta demokrasi paling utama. “Sikap Polri netral, seluruh jajaran aparat kepolisian di Polda Banten harus bersikap netral,” kata Kasubbag Renmin Biro Ops Polda Polda Banten, Kompol Dwi Hary yang hadir pada diskusi tersebut.
Bagi anggota polisi yang tidak netral akan diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat oleh pimpinan. “Jika ada yang melanggar akan diberi sanksi tegas,” kata dia. (*)
