Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPA Beberkan Kejahatan Satu Dekade Pemerintahan Jokowi terhadap Konstitusi Agraria

image-gnews
Ribuan petani yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah melakukan demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional ke-64 di Gedung DPR dan Kementerian ATR/BPN, Selasa, 24 September 2024. Dok. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Ribuan petani yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah melakukan demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional ke-64 di Gedung DPR dan Kementerian ATR/BPN, Selasa, 24 September 2024. Dok. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menyoroti sejumlah bentuk kejahatan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap konstitusi agraria di Indonesia. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan selama satu dekade kepemimpinan Jokowi telah terjadi kejatahan sistematis terhadap konstitusi agraria.

Menurut dia, kejahatan terhadap konstitusi itu telah membuat Indonesia semakin tenggelam dalam darurat agraria. Kejahatan pertama, katanya, pemerintah sudah membohongi publik perihal menjalankan reforma agraria seluas 9 juta hektare.

Faktanya, ujar Dewi, pemerintah hanya menjalankan sertifikasi tanah tanpa adanya redistribusi tanah kepada rakyat. "Sekadar pensertifikatan tanah bukanlah reforma agraria," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2024.

Dia menilai, sertifikasi itu hanya suatu layanan kepada orang yang sudah memiliki tanah. Layanan sertifikasi itu, ujar dia, tak berlaku bagi rakyat yang belum memiliki tanah hingga rakyat yang tanahnya terancam dirampas.

"Bahkan sertifikasi adalah liberalisasi pasar tanah di Indonesia, sebagai upaya menjebak rakyat ke dalam pasar tanah bebas," ucapnya.

Hal semacam itu, menurut dia, justru membuat negara dengan mudah menjual tanah-tanah masyarakat atas nama kepentingan investasi dan proyek strategis nasional atau PSN. Jokowi, katanya, juga telah melanggar Undang-undang Pokok Agraria dan melawan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemberian HGU dan HGB.

Dewi mengatakan, alih-alih menjalankan mandat undang-undang dan konstitusi, pemerintahan Jokowi justru melipatgandakan pemberian hak atas tanah kepada pengusaha menjadi 190 tahun untuk HGU dan 160 tahun untuk HGB, di Ibu Kota Nusantara atau IKN. "Inilah kejahatan pemerintah yang menjadikan IKN tidak hanya berbau kolonial tapi menjadi ibu kota dengan aturan lebih kejam dari kolonial," ujarnya.

Dia juga menyoroti soal nihilnya upaya pemerintahan Jokowi untuk mengoreksi monopoli tanah oleh swasta sesuai amanat undang-undang. Berdasarkan data LHK pada 2024, ada lebih dari 25 juta hektare tanah dikuasai oleh pengusaha sawit, 10 juta hektare dikuasai oleh pengusaha tambang, dan 11,3 juta hektare tanah dikuasai oleh pengusaha kayu.

"Di dalamnya praktik mafia sawit, mafia tambang, dan mafia kayu semakin subur," katanya.

Dia juga menilai, pemerintahan Jokowi telah berbuat jahat dengan melakukan cara-cara represif dan intimidatif di wilayah konflik agraria. Salah satu indikatornya, ujar Dewi, adanya pengerahan aparat keamanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, sistem hukum, birokrat, dan aparat sudah menjadi bagian dari bisnis pengusaha di Tanah Air. Ia mengatakan, tindakan represif oleh aparat untuk melindungi bisnis pengusaha sudah jadi tontonan sehari-hari.

"Walhasil 2.442 petani, masyarakat adat, perempuan, dan aktivis telah dikriminalisasi," ujarnya. Dia juga menyebut Jokowi merupakan sosok yang anti terhadap petani kecil.

Karena itu, kata dia, Jokowi terbilang gagal untuk menyejahterakan para petani dan gagal mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. "Pemerintah secara sistematis mendorong pembangunan pertanian pangan yang bertumpu pada korporasi pangan melalui food estate," katanya.

Soal reforma agraria, Direktur Landreform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya mengklaim programnya sudah mencapai target yang diatur RPJMN 2020-2024 seluas 9 juta hektare. Pemerintah juga melegalisasi aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikasi tanah, transmigrasi, serta pendaftaran tanah ulayat. 

Rudi menyebutkan capaian legalisasi aset sudah seluas 10,7 juta hektare atau 238 persen dari target 4,5 juta hektare. Dari sisi bidang tanah, saat ini terdaftar 117 juta lebih bidang tanah. “Jumlah ini meningkat 250 persen dibanding pada 2017 yang sebanyak 46 juta bidang,” kata Rudi kepada Tempo, 25 September 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan program Reforma Agraria menjadi program strategis dan akan tetap dijalankan ketika terjadi pergantian pemerintahan. AHY menyebutkan 120 juta bidang tanah target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus tercapai hingga akhir 2024.

PTSL menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh rakyat. "PTSL bertujuan untuk meningkatkan administrasi tata ruang dan memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, menyangkut kepemilikan tanah," ujar AHY pada Sabtu lalu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seperti dilansir Antara.

Menurut dia, sertifikat resmi kepemilikan tanah dari negara membuat tata ruang secara nasional makin teratur dan memperkuat kepastian hukum serta memberikan kepemilikan tanah yang sah bagi seluruh warga.

Pilihan editor: Jokowi Sebut Pembangunan Bandara IKN Selesai Akhir Desember

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Temui Jokowi di Solo

16 menit lalu

Presiden RI, Prabowo Subianto membuka jendela mobil dan melambaikan tangan kepada awak media sebelum dia dan rombongannya memasuki gang menuju kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 3 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Prabowo Temui Jokowi di Solo

Presiden Prabowo Subianto mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Ahad sore.


IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

2 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?


Hasto PDIP Anggap Ahmad Luthfi Tak Layak Jadi Pemimpin karena Minta Bantuan Jokowi

5 jam lalu

Pasangan calon Gubernur Jawa Tengah dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi (kiri) dan Taj Yasin Maimoen (kanan) menyampaikan visi dan misi saat Debat Publik Pertama Pilgub Jawa Tengah 2024 di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 30 Oktober 2024. Debat pertama tersebut berfokus pada tema Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Hasto PDIP Anggap Ahmad Luthfi Tak Layak Jadi Pemimpin karena Minta Bantuan Jokowi

Hasto PDIP merespons langkah yang dilakukan Ahmad Luthfi-Taj Yasin usai keduanya meminta Jokowi untuk menjadi juru kampanye.


Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

5 jam lalu

Kaesang menangis ketika menceritakan tentang anaknya yang mendapat hujatan dari warganet di media sosial. Foto: YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat
Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.


Tim Mahasiswa ITB Latih Warga Desa Kawasan IKN Kelola Sampah Secara Mandiri

11 jam lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA/M Risyal Hidayat
Tim Mahasiswa ITB Latih Warga Desa Kawasan IKN Kelola Sampah Secara Mandiri

Kelompok mahasiswa ITB melatih warga di area IKN di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, untuk mengelola sampah secara mandiri.


Ragam Respons atas Pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi

21 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di restoran Garuda, Jalan Sabang, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut, tampak Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya hadir dalam ruangan yang sama. Instagram/ridwankamil
Ragam Respons atas Pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi

Soal pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi, Pramono Anung tak patah semangat terus melaju di Pilkada Jakarta 2024.


FPI akan Gelar Aksi Reuni Akbar 411 dengan Tuntutan Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

23 jam lalu

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyapa massa saat tiba di Petamburan, Jakarta, Selasa, 10 November 2020. Rizieq Shihab beserta keluarga kembali ke tanah air setelah berada di Arab Saudi selama 3,5 tahun. Saat tiba di petamburan HRS disambut oleh massa dengan diiringi lantunan sholawat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
FPI akan Gelar Aksi Reuni Akbar 411 dengan Tuntutan Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

FPI rencananya akan menggelar Aksi Reuni 411 di depan Masjid Istiqlal.


Respons Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi dan Prabowo, Pramono: Waktu Saya untuk Komunitas

1 hari lalu

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berkunjung ke kawasan Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/HO-Tim Dokumentasi Pramono Anung dan Rano Karno
Respons Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi dan Prabowo, Pramono: Waktu Saya untuk Komunitas

Pramono menyatakan bahwa dia juga bergerilya di Jakarta yang fokusnya memang bertemu kelompok komunitas saja.


Ridwan Kamil Bertemu Jokowi di Tengah Elektabilitas yang Stagnan, Analis: Blunder

1 hari lalu

Presiden RI ketujuh Joko Widodo (kiri) keluar dari kediaman bersama Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (kanan) usai bertemu di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat 1 November 2024. Ridwan Kamil bertemu Presiden RI ketujuh Joko Widodo di Solo untuk bersilaturahmi sekaligus belajar tata kelola kota kepada Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 sampai 2014. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ridwan Kamil Bertemu Jokowi di Tengah Elektabilitas yang Stagnan, Analis: Blunder

Langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di tengah elektabilitasnya yang cenderung stagnan dinilai malah blunder. Jakarta bukan basis Jokowi.


Ridwan Kamil Bertemu Jokowi dan Prabowo, Sebut Keduanya Satu Frekuensi untuk Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Presiden RI ketujuh Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (kanan) saat bertemu di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat 1 November 2024. Ridwan Kamil bertemu Presiden RI ketujuh Joko Widodo di Solo untuk bersilaturahmi sekaligus belajar tata kelola kota kepada Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 sampai 2014. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Ridwan Kamil Bertemu Jokowi dan Prabowo, Sebut Keduanya Satu Frekuensi untuk Pilkada Jakarta

Ridwan Kamil mengklaim dirinya didukung oleh Prabowo dan Jokowi di Pilkada Jakarta. Pernyataan ini diungkap setelah ia bertemu keduanya.