Cara Menkumham Supratman Memuluskan Transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa lembaga yang ia pimpin sedang menyiapkan berbagai regulasi, baik yang sudah disahkan maupun yang tengah dalam proses penggarapan. Tujuannya untuk memuluskan peralihan kekuasaan dalam satu bulan, dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. 

Supratman mengatakan beberapa Undang-undang yang sudah disahkan misalnya perlu diharmonisasi dan memproses peraturan turunannya di tingkat menteri.

“Semua kami tuntaskan. Kalau perlu kami bekerja di hari libur. Karena saya ingin semua peraturan perundang-undangan untuk mempercepat kerja pemerintah ke depan,” katanya saat melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Ahad, 15 September 2024.

Salah satu regulasi yang tengah diproses menjelang pergantian pemerintahan adalah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi UU Kementerian Negara akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada  pekan depan. Pengubahan aturan ini memungkinkan Prabowo untuk menambah jumlah menteri di kabinet.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan jumlah menteri pada Kabinet Prabowo, Supratman kembali menegaskan bahwa tugasnya hanya menyiapkan regulasi yang akan memudahkan proses transisi dan pembentukan kabinet di masa pemerintahan berikutnya. Namun Eks Ketua Badan Legislasi DPR ini mengatakan bahwa pada prinsipnya penambahan jumlah pembantu Prabowo di kabinet adalah memperkuat sistem presidensial. 

“Kita tidak boleh membatasi jumlah kabinet karena presiden terpilih punya program prioritas yang harus dituntaskan,” kata Politikus Partai Gerindra ini. “Kami serahkan ke presiden terpilih (kalau soal jumlah).”

Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan para menterinya di Kabinet Indonesia Maju untuk menyelesaikan program pada sisa masa jabatan hingga 20 Oktober 2024. Jokowi juga berpesan supaya tetap menjaga stabilitas menjelang pergantian pemerintahan.

“Pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” kata Jokowi di sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Ibu Kota Nusantara, pada Jumat, 13 September 2024. “Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak."

Supratman mengatakan, selain urgensi memuluskan transisi pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM juga terus berupaya memperbaiki layanan imigrasi dan terus memantau kegiatan produktif bagi warga binaan di lapas.

Prabowo Masih Terus Simulasikan Jumlah Kementerian

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkap kemungkinan jumlah menteri akan bertambah di Kabinet Prabowo. Menteri Perdagangan tersebut menuturkan pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari presiden. Dia sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo perihal jatah menteri yang akan diberikan kepada PAN.

“Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri),” kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024 ketika ditanya mengenai isu jumlah menteri Kabinet Prabowo menjadi 44 seperti dikutip dari Antara. “Kita tahu itu haknya Bapak Presiden.”

Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran belum ditetapkan. Komposisinya masih dalam pembahasan.

“Jumlah kementerian masih disimulasikan,” kata Dasco melalui pesan suara kepada Tempo pada Ahad, 15 September 2024. Wakil Ketua DPR ini mengisyaratkan bahwa jumlah kementerian masih dipertimbangkan karena mereka bakal menjalankan program kampanye, visi Astacita, dan 17 Program Aksi Prabowo-Gibran.

Dasco mengatakan, mengenai jumlah yang beredar, termasuk yang disampaikan Zulhas atau Zulkifli Hasan, itu masih sebatas kemungkinan. “Tapi saya sampaikan belum fix jumlahnya,” katanya.

Pilihan Editor: Berbagai Tanggapan Soal Akun Kaskus Fufufafa: Dari Dasco, Hasto, Hingga Pandji Pragiwaksono