Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Pejabat Komisi Antirasuah Lolos Seleksi Capim KPK, Siapa Saja Mereka?

Editor

Nurhadi

image-gnews
Logo KPK. Dok Tempo
Logo KPK. Dok Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah mengumumkan 20 nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) lembaga antirasuah yang lolos tahapan profile assessment pada Rabu, 11 September 2024.

Dari 20 nama capim KPK, tiga di antaranya adalah pejabat KPK periode saat ini. Mereka adalah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.

1. Johanis Tanak

Johanis Tanak adalah seorang jaksa kelahiran Toraja Utara pada 23 Maret 1961. Gelar sarjana bidang hukumnya diperoleh dari Universitas Hasanuddin. Dia melanjutkan ke jenjang magister di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. Kemudian mengambil gelar doktor di Universitas Airlangga.

Johanis memulai karier sebagai pegawai di bidang pidana khusus pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada 1989. Dia lalu diangkat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum di Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, pada 1994. Tiga tahun kemudian, ia menjadi Kepala Seksi Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Kejagung RI.

Karier Johanis terus melonjak setelah diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Karawang, Jawa Barat, pada 2008. Enam tahun berselang, ia diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Palu. Pada 2015, ia kembali ke Kejagung RI dengan jabatan Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun.

Pada 2019, Johanis diangkat menjadi Direktur B Intelijen pada Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jamintel di Kejagung. Setahun kemudian, ia kembali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Jambi. Karier terakhirnya di Kejagung adalah sebagai Pejabat Fungsional Jaksa pada Jamdatun pada 2021.

Selain itu, Johanis juga pernah mengemban beberapa tugas khusus, diantaranya diperbantukan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ia juga pernah ditunjuk sebagai perwakilan Kejagung dalam tim pemberesan BPPN dan sebagai pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI.

Johanis Tanak baru menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada Oktober 2022. Awalnya dia gugur dalam uji kelayakan dan kepatutan capim KPK periode 2019-2024 di DPR RI. Ia menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri karena skandal dugaan gratifikasi dari PT Pertamina.

2. Pahala Nainggolan

Pahala Nainggolan lahir pada Februari 1965. Dia dilantik menjadi Deputi Pencegahan KPK pada 15 Oktober 2015 alias menjabat selama hampir 9 tahun. Pendidikan sarjananya dienyam di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1983.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia kemudian melanjutkan studi magister bidang manajemen di Universitas Indonesia atau UI dan lulus pada 2001. Di Universitas yang sama, ia mengambil gelar doktor dari Fakultas Ekonomi dan rampung pada 2009.

Pahala mengawali kariernya pada 1986 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali. Namun dia memutuskan berhenti pada 1995 dan bekerja di berbagai perusahaan multinasional. Dia juga menjadi konsultan untuk proyek hibah luar negeri yang dibiayai oleh Bank Dunia, USAID, dan CIDA.

Selain diketahui sebagai konsultan, Pahala juga menulis sejumlah buku dan 28 artikel yang telah dipublikasi. Karya tulisnya antara lain Cara Mudah Memahami Akuntansi, Hitung Untung Bisnis UKM, Mengenai Perpajakan Indonesia, Reformasi Birokrasi, Desentralisasi Pengelolaan dan Konservasi Laut, dan lainnya.

Penghargaan yang pernah diraih Pahala yaitu Proposal Terbaik dari Menteri Ristek – at 1st Doctoral Management Journey tahun 2007 dan Karya Tulis ke-3 dalam rangka ulang tahun emas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia-kategori umum pada 2006.

3. Wawan Wardiana

Wawan Wardiana dilantik sebagai Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat pada 8 Juli 2022. Kedeputian yang dipimpin Wawan di KPK merupakan kedeputian baru. Kedeputian ini bertugas menyiapkan, rumusan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Wawan bukan sosok asing di lembaga antirasuah. Sebelum menjabat sebagai deputi setingkat eselon satu itu, dia juga pernah menjabat sebagai spesialis penelitian, pengkajian dan pengembangan madya di Direktorat Litbang KPK pada 2013. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Litbang pada 2016 hingga 2020.

Wawan merupakan lulusan S1 Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung, S2 Institut Teknologi Bandung, dan S3 Universitas Padjajaran di bidang ilmu komunikasi. Dia tercatat pernah berkarier di Pusat Penelitian Informatika LIPI. Di sana, dia merupakan ASN Golongan Pembina Utama Madya.

AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

2 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
KPK Rilis Jual Beli Jabatan jadi Celah Korupsi Tertinggi, Dosen UGM: Upaya Reformasi Birokrasi Gagal

KPK menyebutkan jual beli jabatan menjadi celah korupsi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 371 ASN telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan dugaan tersebut


KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

5 jam lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mengungkapkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB.


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

6 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, bersiap memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa Mahardika mengungkapkan hasil analisis gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah dipaparkan dalam rapat pimpinan komisi antirasuah. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

KPK memeriksa lima saksi itu untuk tersangka Yofi Oktarisza.


Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bandung Smart City

6 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bandung Smart City

"Pemeriksaan dilakukan di Diklat PUPR Jalan Jawa, Kota Bandung, Jawa Barat," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.


Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

20 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu,  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad baru dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029.


Diminta Awasi Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban KPK

22 jam lalu

Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika dan Budi Prasetyo. (Tempo/Leni)
Diminta Awasi Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban KPK

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika, mengatakan belum mendapat info permintaan pengawasan tambang pasir laut.


Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

22 jam lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

Kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo mencuat lagi. Polda Metro Jaya akan kembali periksa Eks Ketua KPK itu.


Korupsi di Bank BJB, KPK Enggan Ungkap Identitas 5 Tersangka

23 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi di Bank BJB, KPK Enggan Ungkap Identitas 5 Tersangka

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, di antaranya dua petinggi Bank BJB dan tiga pihak swasta.


Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

23 jam lalu

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merupakan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lolos ke DPR dengan meraih sekitar 265 ribuan suara di Dapil VII Jatim pada Pemilu 2019. TEMPO/Amston Probel
Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas terpilih sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024-2029. Segini harta kekayaan adik AHY.


ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

23 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

Selama masa kepemimpinan Johanis Tanak di periode ini, ICW menyebut KPK kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat.