“Kepemimpinan yang memiliki kompetensi tinggi sangat lah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam," kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC di Semarang pada Rabu malam.
Karena itu, kata dia, angkatan siber membutuhkan pemimpin yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.
Pratama menuturkan pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.
Pemimpin yang berkompeten, menurut dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK ini, akan dapat merancang kebijakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada.
Jika nanti TNI sudah membentuk angkatan siber, Pratama memandang perlu mengembalikan kursi pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada orang-orang yang memiliki kemampuan Ahli Sandi Tingkat 3, lulusan dari pendidikan sandi dan siber di BSSN atau Lembaga Sandi Negara.
Menurut Pratama, tidak masalah itu nanti dari sipil, militer, atau Polri. Namun, yang penting memiliki crypto clearance, security clearance, dan kompetensi yang mumpuni dalam bidang siber dan sandi. Dia mengatakan hal ini penting supaya BSSN bisa mengimbangi kekuatan dari angkatan siber milik TNI sehingga kolaborasi dan kerja sama dalam pertahanan siber bisa terjalin dengan baik dan pada akhirnya ketahanan dan keamanan siber Indonesia akan menjadi lebih baik.
NOVALI PANJI NUGROHO | ANTARA
Pilihan editor: Puan Maharani Ungkap Alasan Sebut Pilkada Jateng Bukan Perang Bintang
