TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menyatakan bahwa calon tunggal saat pilkada 2024 bisa dinyatakan menang jika memperoleh lebih dari 50 persen suara saat melawan kotak kosong. Jika perolehan suaranya tidak mencapai lebih dari 50 persen, maka selama periode pemerintahan hingga pilkada berikutnya, daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat sementara (Pjs).
“Sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 D Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu pada 2029,” kata Idham saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Dilansir dari Setkab.go.id, mengacu pada Pasal 54D ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat menetapkan pasangan calon terpilih yang melawan kotak kosong apabila memperoleh suara lebih dari 50 persen.
Namun, jika perolehan suara pasangan calon tunggal tidak mencapai 50 persen dari suara sah, maka kotak kosong dinyatakan menang. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018, pilkada harus diulang. Pasangan calon yang kalah dalam pilkada tersebut dapat mencalonkan diri kembali pada pilkada berikutnya.
“Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya,” sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Pilkada.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Idham Holik menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penjabat sementara diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
KPU menyatakan bahwa ada 43 daerah yang terdiri dari satu provinsi di Papua Barat, lima kota, dan 37 kabupaten yang berpotensi memiliki calon tunggal.
Untuk itu, KPU di daerah-daerah tersebut akan menggelar sosialisasi kembali dari 30 Agustus hingga 1 September 2024 untuk menarik minat warga dalam mencalonkan diri. Selain itu, KPU juga memperpanjang masa pendaftaran mulai 2 September 2024 hingga 4 September 2024.
Idham menyebutkan bahwa KPU tetap memfasilitasi hak pemilih untuk tidak memilih calon tunggal dan memilih kotak kosong, yang juga disebut surat suara tak berfoto. Dia menjelaskan bahwa KPU telah mendesain surat suara khusus untuk calon tunggal.
“Untuk calon tunggal itu nanti yang pertama, desainnya surat suara dengan foto pasangan calon, yang kemudian itu surat suara tidak berfoto, atau diawali dari surat suara yang tidak berfoto, lalu pasangan calon,” tutur Idham.
Dia mengatakan bahwa meskipun calon tunggal menjadi satu-satunya pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada, tetap akan dilakukan pengundian. “KPU akan mengundi apakah calon tunggal ini mendapatkan nomor urut 1, nomor urut 2, atau sebaliknya,” jelasnya.
Idham juga menjelaskan bahwa istilah kotak kosong sebenarnya tidak ada dalam UU Pilkada, meskipun istilah tersebut populer di masyarakat. Ia menilai istilah itu muncul dari praktik pemilihan kepala desa, di mana jika hanya ada satu calon, pemilih juga memiliki hak untuk tidak memilih calon tunggal tersebut, alias memilih kotak kosong.
MYESHA FATINA RACHMAN I SAPTO YUNUS
Pilihan Editor: Calon Tunggal Pilkada 2024 di Banyak Daerah
