Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lagi-lagi Prabowo Ungkit Soal Nilai 11 dari 100, Kenapa?

image-gnews
Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkit kembali nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies Baswedan saat menyampaikan pidatonya pada kegiatan Apel Kader Gerindra dan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Meskipun berkali-kali ia menyebut tak ada dendam dan tidak sakit hati dengan nilai yang diberikan Anies Baswedan saat debat capres pada Pilpres 2024 lalu, tapi dalam berbagai kesempatan, masih saja ia mengungkitnya.

"Jadi, kalau akhir-akhir ini ada yang, apa ya, omon-omon (istilah khas Prabowo untuk menyebut 'omong-omong') nggak enak lagi...," kata Prabowo sambil terlihat menahan diri untuk tidak melanjutkan kata-katanya.

"Udah... udah..., sekarang tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut angka 11 ya. Jangan. Jangan! Nggak boleh, nggak boleh," kata Prabowo, disambut tepuk tangan seisi stadion.

Sebelumnya, pada acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Mulanya dalam pidatonya Prabowo bercerita dalam perjalanan sejarahnya Indonesia selalu diganggu oleh kekuatan asing yang membuat masyarakatnya terpecah belah. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tetap rukun dan damai.

“Rakyat kita butuh golongan elite yang bisa rukun, bisa bersatu bukan selalu mencari-mencari kesalahan. Semua tokoh atau pemipin pasti ada kesalahan," kata Prabowo di sambut riuh kader PAN.

Menteri Pertahan itu mengklaim dirinya mengetahui kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh para tokoh. “Mau buka-bukaan? Hah? mau?" tanya Prabowo. “Jangan, karena kita ini ingin yang terbaik. Rayat butuh ketenangan, rakyat butuh kedamaian, rakyat butuh kerukunan, rakyat butuh pemimpin-pemimpinnya bekerja sama,” kata dia.

Prabowo kemudian menyinggung ciri pemimpin yang baik, yakni seorang pejuang yang harus berani dan tidak memiliki dendam. Ia kemudian mengungkit nilai 11 dari 100. Meski tidak menyebut nama, diketahui nilai 11 itu diberikan oleh Anies Baswedan kepadanya saat debat calon presiden 2024 pada Ahad, 7 Januari 2024 di Istora Senayan.

“Jadi, saya enggak ada masalah. Saya diberi nilai 11, enggak apa-apa. Sungguh, karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58 persen,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam dalam acara debat capres di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Ahad lalu, 7 Januari 2024 melalui sesi saling bertanya antar capres, Anies mulanya meminta Ganjar memberi nilai terhadap kinerja Kemenhan yang dipimpin Prabowo. "Pertanyaan, berapa skor Kemhan dari Bapak?" tanya Anies ke Ganjar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Lima juga,” kata Ganjar singkat.

Ganjar menyebut nilai itu dia berikan karena dirinya memiliki data kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ganjar juga menyatakan, ia melihat tidak ada perencanaan dari bawah yang dibuat Kemenhan soal pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Dia menilai, banyak pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan yang tak sesuai dengan kebutuhan ketiga matra di TNI. 

Setelah itu, Ganjar Pranowo balik mengajukan pertanyaan kepada Anies Baswedan soal penilaiannya terhadap kinerja Kementerian Pertahanan. "Mas Anies enggak usah takut sebut saja angka berapa. Seperti saya, sebut aja," kata Ganjar.

"11 dari 100," kata Anies, menjawab.

Anies menyampaikan kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI serta mengkritisi langkah pembelian alutsista bekas.

Anies mengatakan bahwa kesejahteraan prajurit TNI lebih baik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini karena saat itu kenaikan gaji prajurit TNI terjadi sembilan kali.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI  AISYAH AMIRA WAKANG | AMELIA RAHIMA | ADIL AL HASAN

Pilihan Editor: Prabowo Masih Ungkit Lagi Soal Nilai 11 dari 100 yang Dulu Diberikan Anies Baswedan, Terakhir di Kongres PAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Jokowi Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Walhi: Ngebet Nyari Duit

20 menit lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Pemerintah Jokowi Kembali Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Walhi: Ngebet Nyari Duit

Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut, Walhi mengatakan bahwa Pemerintah hanya ingin mencari keuntungan secara jangka pendek.


Jokowi Tak akan Hadiri Pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Hari Ini

44 menit lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Tak akan Hadiri Pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Kadin Hari Ini

Deputi Protokol dan Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengonfirmasi Presiden Jokowi tidak akan menghadiri pelantikan Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin.


Cara Menkumham Supratman Memuluskan Transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

1 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas saat memberi sambutan pada gelaran Puncak Festival Kekayaan Intelektual 2024 di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali, Sabtu, 7 September 2024. Dok. Kemenkumham
Cara Menkumham Supratman Memuluskan Transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Menkumham Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa lembaganya sedang menyiapkan berbagai regulasi transisi dari Jokowi ke Prabowo


Jokowi Berkantor di IKN, Warga Terdampak Proyek Jalan Tol Tagih Ganti Rugi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengendarai sepeda motor bersama influencer untuk meninjau progres pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Berkantor di IKN, Warga Terdampak Proyek Jalan Tol Tagih Ganti Rugi

Warga terdampak proyek Ibu Kota Nusantara berharap Presiden Jokowi yang berkantor di IKN bisa segera memenuhi hak warga yang terdampak proyek IKN.


Jokowi Berkantor di IKN, Masyarakat Adat Pemaluan: Kami Ingin Berkeluh Kesah

2 jam lalu

Suasana pembangunan rusun ASN terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jokowi Berkantor di IKN, Masyarakat Adat Pemaluan: Kami Ingin Berkeluh Kesah

Masyarakat adat di Kelurahan Pemaluan menyampaikan sejumlah harapannya ke Jokowi yang kini mulai berkantor di IKN.


Dasco Sebut Prabowo akan Perhatikan Efektivitas soal Rencana Berkantor di IKN

3 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan penambahan jumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco Sebut Prabowo akan Perhatikan Efektivitas soal Rencana Berkantor di IKN

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo berkantor di IKN, nanti akan dirapatkan dalam kabinet.


Pengamat Sebut Gerakan Sipil Bisa Cegah Ekspansi Dinasti Politik Jokowi

5 jam lalu

Gelagat Politik Dinasti Jokowi  menguat menjelang pemilihan kepala daerah 2020.
Pengamat Sebut Gerakan Sipil Bisa Cegah Ekspansi Dinasti Politik Jokowi

Pengamat Yoes Kenawas menilai perluasan kekuasaan keluarga atau dinasti politik Presiden Jokowi bisa dicegah melalui gerakan sipil.


Menteri Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut di Sisa Sebulan Masa Pemerintahan, Ekonom: Mencurigakan

6 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Menteri Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut di Sisa Sebulan Masa Pemerintahan, Ekonom: Mencurigakan

Ekonom Core Mohammad Faisal, mempertanyakan penerbitan aturan kontroversial di sisa satu bulan pemerintahan Presiden Jokowi.


Prabowo Targetkan Rp1.000 Triliun dari Perdagangan Karbon, Pengamat: Terlalu Ambisius

6 jam lalu

Ketua Umum Prabowo Subianto saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 malam. ANTARA/Walda Marison/aa.
Prabowo Targetkan Rp1.000 Triliun dari Perdagangan Karbon, Pengamat: Terlalu Ambisius

Presiden terpilih Prabowo Subianto manargetkan perolehan sampai Rp1.000 triliun (65 miliar dolar AS) pada 2028 dari penjualan kredit emisi karbon


Nilai KPK Lambat Tangani Gratifikasi Kaesang Pangarep, Ubedilah Badrun Contohkan Kasus Rafael Alun

6 jam lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. KPK akan memanggil Kaesang Pangarep untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi milik Garena Online (private) Limited, unit bisnis SEA  Group saat dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. TEMPO/Imam Sukamto
Nilai KPK Lambat Tangani Gratifikasi Kaesang Pangarep, Ubedilah Badrun Contohkan Kasus Rafael Alun

Ubedilah Badrun menilai KPK seharusnya bisa menggunakan pola seperti mengusut korupsi Rafael Alun untuk mengusut dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep.