Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisah Bapak, Ibu, dan Anak Dilantik sebagai Anggota DPRD Bintan Kepulauan Riau Periode 2024-2029

image-gnews
Gedung DPRD Kabupaten Bintan. Dprd.bintankab.go.id
Gedung DPRD Kabupaten Bintan. Dprd.bintankab.go.id
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPada Senin, 2 September 2024, anggota DPRD Bintan periode 2024-2029 melakukan pelantikan berdasarkan hasil perhitungan suara dari Pemilu 14 Februari 2024. Pada pelantikan tersebut, terdapat satu keluarga yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Bintan, tetapi berasal dari daerah pemilihan (Dapil) berbeda. Adapun, satu keluarga yang menjadi anggota DPRD Bintan 2024-2029 tersebut berasal dari Partai Demokrat, yaitu La Nade (suami), Mariyana (istri), dan Rusli (anak). 

Berdasarkan data dari infopemilu.kpu.go.id, berikut profil singkat dari keluarga yang maju sebagai anggota DPRD Bintan 2024-2029 tersebut, yaitu:

La Nade 

La Nade lahir pada 27 Desember 1973 yang memiliki motivasi sebagai anggota DPRD Bintan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) setempat. Sebelum maju sebagai wakil rakyat, ia telah menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Kijang. Sebagai anggota DPRD Bintan, ia memiliki program usulan, yaitu meningkatkan SDM, menjadikan setiap desa lebih maju dan berkembang, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang matang di Kabupaten Bintan. Ia berasal dari dapil III dengan tujuh kursi di Kecamatan Bintan Timur. 

Mariyana

Mariyana lahir pada 1 Juli 1975 di Malang Rapat, Bintan. Saat maju menjadi anggota DPRD Bintan, ia membawa beberapa program usulan, yaitu meningkatkan UMKM Kabupaten Bintan, menyejahterakan rakyat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pimpinan kabupaten. Ia berasal dari dapil I meliputi Kecamatan Teluk Sebong, Teluk Bintan, Toapaya dan Gunung Kijang. 

Rusli

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rusli lahir pada 24 Februari 1995 di Toapaya, Bintan. Ia memiliki motivasi sebagai anggota DPRD Bintang untuk menjadikan kabupaten ini terbaik dan sejahtera. Ia membawa program usulan berupa meningkatkan SDM dengan memperluas lapangan kerja dan pelatihan atau seminar untuk masyarakat dan pelaku UMKM.

Selain itu, dikutip dari laman infopemilu.kpu.go.id, Rusli juga memiliki program untuk memberdayakan kekayaan alam di Kabupaten Bintan, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Adapun, Rusli mengabdi untuk dapil II di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir, dan Tambelan.

Satu keluarga Bintan ini dinyatakan lolos mewakili rakyat sebagai anggota DPRD Bintan. Sebelum pelantikan, keluarga ini telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).  Ketua KPU Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Haris Daulay, menyampaikan, LHKPN yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi syarat wajib pengusulan pelantikan para anggota DPRD Bintan terpilih periode 2024-2029.

“Seluruh anggota DPRD terpilih sudah menyerahkan tanda terima LHKPN yang disampaikan ke KPK kepada kami (KPU). Totalnya ada 25 orang," kata Haris, pada 8 Agustus 2024, seperti diberitakan Antara

Setelah penyerahan LHKPN, KPU Bintan sudah mengirimkan berkas nama-nama anggota DPRD terpilih kepada Bupati Bintan, Roby Kurniawan. Berkas ini akan diteruskan kepada Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Syarat ini sebagai penunjang pelantikan yang dihadiri oleh 25 anggota DPRD Bintan terpilih periode 2024-2029.

Pilihan Editor: Selebritas Turut Dilantik Jadi Anggota DPRD Jakarta, Ada Tina Toon hingga Astrid Kuya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

6 jam lalu

Kaesang saat tampil di podcast pribadinya, 6 September 2024. Foto: Youtube.
Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.


KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

9 jam lalu

Hanan Supangkat. Swa.co.id
KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Meskipun status cegah Hanan Supangkat tidak diperpanjang, KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus TPPU bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo.


KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

1 hari lalu

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Defara
KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

KPK memeriksa mantan Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.


Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

Potensi pimpinan KPK untuk berlaku tidak independen akan lebih besar jika mereka berasal dari kalangan penegak hukum.


Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

1 hari lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. KPK akan memanggil Kaesang Pangarep untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi milik Garena Online (private) Limited, unit bisnis SEA  Group saat dipergunakan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

Wakil Ketua Alexander Marwata mengatakan tentang bagaimana cara Harun Masiku ditangkap menjadi urusan penyidik.


Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

1 hari lalu

Komika sekaligus aktris Kiky Saputri (Instagram/@kikysaputrii)
Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

Kiky Saputri akhirnya angkat bicara soal ayah mertuanya, Gusrizal yang telah dinyatakan lolos tahapan profile assessment calon Dewas KPK.


Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

1 hari lalu

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024. TEMPO/Defara
Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

KPK sedang mengusut dugaan markup dana penempatan iklan oleh Bank BJB


Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

1 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan ihwal potensi penempatan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Tim Pemenangan Nasional  Koalisi Indonesia Maju (KIM), di kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. TEMPO/Tika Ayu
Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

Pansel KPK masih bekerja melakukan wawancara terhadap 20 kandidat.


45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

1 hari lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

Aparat penegak hukum yang berpotensi menjadi capim KPK membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda.


Sebagian Besar Capim KPK dari Polisi dan Jaksa, Pengamat Hukum Khawatirkan 3 Hal Ini

1 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Sebagian Besar Capim KPK dari Polisi dan Jaksa, Pengamat Hukum Khawatirkan 3 Hal Ini

Herdiansyah Hamzah mengkritisi banyaknya capim KPK yang berasal dari kalangan penegak hukum