TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan gagal berlayar di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu gagal menjadi bakal calon gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk Pilkada Jakarta.
Padahal sebelumnya, Anies telah mendatangi kantor DPP PDIP saat sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan nama-nama bakal calon gubernur dari partai itu, Senin, 26 Agustus 2024.
Belakangan, nama Anies juga sempat mencuat bakal diusung PDIP di Pilkada Jawa Barat. Lagi-lagi, gayung belum bersambut. Anies menolak maju di Pilkada Jawa Barat. Di detik-detik terakhir, PDIP memutuskan mengusung Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja maju di Pilkada Jawa Barat, Kamis, 29 Agustus 2024.
Lantas, bagaimana hubungan Anies-PDIP ke depannya? Apakah terhenti di Pilkada Serentak 2024 saja?
Anies menyatakan ingin tetap menjaga hubungannya dengan PDIP. Anies menyampaikan keinginannya tersebut melalui Juru Bicaranya, Sahrin Hamid. Dia mengatakan, Anies dan PDIP telah membangun hubungan yang baik.
“Kita dengan PDIP hubungannya sangat bagus, Mas Anies dengan PDIP begitu mendalam komunikasinya,” kata Sahrin di Kantor Tim Operasional Anies Baswedan, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam, 29 Agustus 2024.
Menurut Sahrin, Anies cukup intensif menemui kader-kader PDIP. Jika bertemu, lanjut Sahrin, Anies kerap membicarakan pikiran-pikiran Bung Karno, Pancasila, hingga politik tata ruang dan lingkungan.
Anies, kata Sahrin, tak ingin komunikasi tersebut hanya berlangsung di momen Pilkada. “Harapan kita tentunya kerja sama ini tidak hanya di Pilkada, lebih dari itu kita menginginkan bahwa nasionalisme juga agama, agamis, nah ini berjalan seiring,” ucap Sahrin.
Sahrin menyampaikan, PDIP dan Anies punya banyak kesamaan. Di antaranya, ujar dia, dalam menyikapi isu-isu terkait demokrasi dan ketaatan terhadap konstitusi.
Sahrin mencontohkan polemik yang terjadi saat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berencana mengesahkan RUU Pilkada beberapa waktu lalu.
“Kita tahu bahwa PDI Perjuangan kemarin menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang mengawal konstitusi dengan menolak kelanjutan pembahasan RUU Pilkada dan kita tahu bahwa Mas Anies juga menyampaikan pikiran-pikiran yang sama,” ujar Sahrin.
