TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO), Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seremonial dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024.
Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu menyerahkan langsung penghargaan kepada Presiden Jokowi. Agricola Medal ini juga diterima oleh Presiden Soeharto pada 39 tahun lalu.
Agricola Medal merupakan pengakuan FAO atas kontribusi dan komitmen kepada tokoh yang dinilai memiliki upaya besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Standar penilaian lain adalah dukungan luar biasa sosok tersebut pada tujuan mendasar FAO dalam mencapai ketahanan pangan universal.
"Saya menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan Agricola Medal. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Indonesia menyadari kedaulatan dan kemandirian pangam sebagai kebutuh dasar manusia," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima ini juga untuk petani yang memajukan sektor pangan.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengkomparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Joko Widodo dengan pencapaian di era Presiden Soeharto. Ia menilai Jokowi dan Soeharto sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.
"Swasembada di era pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki program pangan yang mendapat kritik luas dari publik dalam bentuk "food estate." Awalnya pemerintah ingin menjadikan proyek lumbung pangan ini solusi atas ancaman pangan nasional dan mengusahakan ketahanan pangan. Namun program ini dianggap menciptakan masalah sosial, keseimbangan lingkungan, dan menimbulkan konflik kepentingan.
Pilihan Editor: Saat Jokowi Datang ke Jogja, Jogja Memanggil Gelar Aksi: Tidak Ada Tempat untuk Mulyono
