Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Orang Gelar Aksi Protes Usai DPR Anulir Putusan MK, Jalan Malioboro Lumpuh

image-gnews
Ribuan massa aksi turun ke jalan dan memadati Malioboro pasca DPR menyetujui revisi RUU Pilkada dan menganulir putusan MK, Kamis 22 Agustus 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ribuan massa aksi turun ke jalan dan memadati Malioboro pasca DPR menyetujui revisi RUU Pilkada dan menganulir putusan MK, Kamis 22 Agustus 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ribuan orang dari berbagai elemen terutama mahasiswa di Yogyakarrta turun ke jalan menyikapi Badan Legislasi atau Baleg DPR yang menganulir putusan MK soal syarat pemilihan kepada daerah Kamis siang 22 Agustus 2024.

Pantauan Tempo, massa yang kompak mengenakan baju hitam memadati jalan Malioboro mulai pukul 11.30 WIB. Alhasil Jalan Malioboro pun lumpuh dan akses lalu lintas menuju jalan itu ditutup dan dialihkan sementara ke ruas lain.

Meski demikian, pertokoan di Malioboro tetap buka seperti biasa.

Mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus seperti UGM, UPN, UII, hingga UNY itu bergabung bersama gerakan aktivis lain. Tak terkecuali para pedagang kaki lima atau PKL Malioboro.

Massa aksi turut membawa mobil komando model pick up di mana di bak tersebut membawa replika alat pancung bagi penjahat di masa kuno, Guillotine. Di atas alat itu tertulis 'Di sini Tirani telah mati'.

Massa pun mengecam cara cara kotor pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai berusaha mengotak atik lembaga negara demi kepentingan kelompoknya.

"Rezim Jokowi terbukti telah menyengsarakan rakyat, mematikan demokrasi di Indonesia, demi kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya," kata orator aksi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Massa pun memberi julukan DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat yang sama sekali tak memperjuangkan aspirasi rakyat dalam menegakkan demokrasi.

"DPR justru melawan keputusan MK yang berusaha menegakkan demokrasi itu, maka tak ada kata lain selain revolusi," kata orator.

Kalangan PKL Malioboro dari Tri Dharma, Arif Usman, mengatakan, pedagang sama sekali tak menolak atau menghalangi mahasiswa turun ke jalan Malioboro menyuarakan aksinya.

"Kalau ada PKL yang menolak mahasiswa berarti itu bukan dari PKL Malioboro, kami PKL di Teras Malioboro 2 selama ini juga terancam relokasi dan tak didengar suaranya," kata dia.

Massa aksi itu berhenti dan berorasi antara lain di depan DPRD DIY kemudian melanjutkan ke depan Istana Negara Gedung Agung.

Pilihan Editor: Komika Rigen Rakelna Ikut Unjuk Rasa Revisi UU Pilkada: Pejabat Mulai Melawak, Saatnya Komedian yang Melawan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

1 jam lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata TII dan Pakar Hukum Tata Negara Soal Pembatalan Caleg Terpilih oleh Parpol

Pakar hukum tata negara mengatakan KPU tidak boleh menindaklanjuti surat penggantian caleg terpilih dari pimpinan parpol.


Anggaran Kemenkop UKM Turun Signifikan Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah

5 jam lalu

Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM Koko Haryono ketika ditemui di sela acara Inabuyer EV Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Anggaran Kemenkop UKM Turun Signifikan Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah

Anggaran Kemenkop UKM turun 37,44 persen untuk mendukung program pemerintahan baru


Tanggapan Novel Baswedan Soal Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK

22 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Tanggapan Novel Baswedan Soal Putusan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Capim KPK

MK menolak uji materi yang dilayangkan Novel Baswedan dkk ihwal batas minimal Capim KPK. Begini kata Novel Baswedan.


Akhir Pekan, Ada Simfoni Gumuk Pasir di Pantai Selatan Bantul

23 jam lalu

Gumuk Pasir di Parangtritis (geoparkjogja.jogjaprov.go.id)
Akhir Pekan, Ada Simfoni Gumuk Pasir di Pantai Selatan Bantul

Simfoni Gumuk Pasir bukan hanya sekadar festival musik, tetapi juga perayaan seni, alam dan budaya.


RUU Keimigrasian akan Disahkan di Paripurna, Ada Usulan Kepemilikan Senpi untuk Petugas Imigrasi

1 hari lalu

Ilustrasi imigrasi. pixabay.com
RUU Keimigrasian akan Disahkan di Paripurna, Ada Usulan Kepemilikan Senpi untuk Petugas Imigrasi

Badan Legislasi DPR bersama Pemerintah sepakat mengesahkan RUU Keimigrasian pada rapat paripurna mendatang.


Wisatawan Bisa Belanja Cendera Mata Pasar Beringharjo Yogyakarta di Marketplace

1 hari lalu

Wisatawan berjubel di depan Pasar Beringharjo. Mereka masih menikmati Kota Yogyakarta pada awal tahun, Rabu, 1 Januari 2020. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Wisatawan Bisa Belanja Cendera Mata Pasar Beringharjo Yogyakarta di Marketplace

Pasar Beringharjo yang menjadi surganya wisatawan berburu produk kerajinan di Yogyakarta kini hadir di marketplace.


Presiden Jokowi Dikabarkan Ingin Mengatur Komposisi Pimpinan KPK

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memiliki wewenang menyeleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Presiden Jokowi Dikabarkan Ingin Mengatur Komposisi Pimpinan KPK

DPR akan mempercepat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Untuk apa?


Soroti Anggaran Pendidikan Era Nadiem Makarim, JPPI: Sekolah Kedinasan Ikut Nikmati

1 hari lalu

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Soroti Anggaran Pendidikan Era Nadiem Makarim, JPPI: Sekolah Kedinasan Ikut Nikmati

JPPI menyoroti anggaran pendidikan di era Menteri Nadiem Makarim yang peruntukannya dijalankan dengan suka-suka oleh pemerintah.


Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

1 hari lalu

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Lemhanas berharap DPR menambah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai studi strategis luar negeri ke sejumlah negara di Eropa


Bakal Dipindahkan ke Lokasi Baru, PKL Malioboro Siap Mengadu ke UNESCO

1 hari lalu

Aksi PKL Teras Malioboro 2 memprotes rencana relokasi yang akan dilakukan Pemda DIY di Jalan Malioboro Yogyakarta Rabu (11/9). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bakal Dipindahkan ke Lokasi Baru, PKL Malioboro Siap Mengadu ke UNESCO

Kawasan Malioboro tempat PKL berjualan merupakan bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta, salah satu warisan budaya dunia UNESCO.