TEMPO.CO, Jakarta - Jelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024, roman politik di tanah air kian tak tertebak. Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang masih santer mengkritik Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelang purnatugas, benarkah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB justru melunak?
Sebelumnya, Jokowi kembali menyampaikan permintaan maaf saat menyampaikan pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Jokowi mengaku sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Pihaknya menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangannya.
“Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang belum terwujud, untuk setiap cita-cita yang belum tergapai,” ujar Jokowi minta maaf, dalam pidatonya.
PKS Melunak?
Seiring desus bakal gabung dengan koalisi partai pendekeng Jokowi-Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus-di pilkada Jakarta, PKS yang kini masih berposisi sebagai oposisi, tampaknya mulai tak segarang dulu kala mengkritisi pemerintah. PKS terindikasi melunak kala mengomentari permintaan maaf Jokowi di Sidang Tahunan MPR, Jumat kemarin.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini bahkan mengapresiasi kinerja Jokowi yang telah bekerja keras selama sepuluh tahun. Dia juga memuji permintaan maaf secara singkat yang disampaikan Jokowi dalam pidato “terakhir” sidang tahunan di hadapan wakil rakyat itu. Terpenting, kata dia, adalah evaluasi untuk menjadi masukan pemerintahan berikutnya.
“Kita mengapresiasi Pak Jokowi telah bekerja keras 10 tahun dan terakhir beliau meminta maaf. Kalau meminta maafnya tidak terlalu panjang, memang minta maaf nggak perlu panjang-panjang,” ujar Jazuli di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Politikus PKS ini menuturkan partainya mengakui pencapaian kinerja Jokowi selama sepuluh tahun, meski PKS selama pemerintahan satu dekade terakhir menjadi bagian oposisi. Dia berharap apa yang telah dicapai dengan baik di pemerintahan Jokowi bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, hal-hal yang tidak baik bisa segera dikoreksi.
“Fraksi PKS tak malu mengapresiasi capaian pemerintah yang baik-baik. Tapi yang tidak sejalan dengan harapan rakyat, Fraksi PKS juga tetap tidak takut menyampaikan kritisi dan memberikan alternatif solusinya. Saya kira itu objektivitas yang bisa kami sampaikan,” katanya.
Adapun Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan permintaan pada awal Agustus lalu dalam sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta. Saat itu, PKS cukup sengit menanggapi permintaan maaf Jokowi tersebut. Mereka menyarankan agar Presiden menyampaikan kekurangannya selama sepuluh sepuluh menjabat Kepala Negara.
“Ke depan, bagus Pak Jokowi sampaikan catatan sepuluh tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada awak media, Jumat, 2 Agustus 2024.
PKB juga Anteng?
Sementara itu, PKB yang adalah kroni PKS di Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024 lalu, juga cukup kritis terhadap Jokowi. Bahkan PKB menyentil janji-janji yang belum tertuntaskan kala menanggapi permintaan maaf Jokowi awal Agustus lalu. Masyarakat, kata PKB, memaklumi permintaan maaf itu, tapi mereka akan mencatat “kekurangan” Jokowi.
“Tentu sebagai pribadi, Pak Presiden akan dimaklumi. Tapi sebagai presiden, satu Indonesia mencatat mana yang belum selesai, mana yang sudah selesai, mana yang tidak sesuai dengan janjinya. Mana yang sudah sesuai,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua MPR RI ini turut menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum memenuhi target di kepemimpinan Jokowi. Ia menyebut jumlah pengangguran di Indonesia juga masih banyak. Bahkan, pihaknya juga menyinggung soal penegakan demokrasi yang belakangan ramai disebut-sebut diacak-acak oleh dinasti politik Jokowi.
“Termasuk janji untuk menegakkan demokrasi juga masih dalam tanda kutip ada yang masih belum merasakan kepuasan itu,” kata Jazilul.
Tapi tampaknya PKB melunak seiring kabar partai pimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu juga bakal gabung KIM Plus di pilkada Jakarta. Cak Imin, yang juga Wakil Ketua DPR RI, menilai permintaan maaf terbaru Jokowi yang disampaikan di hadapan para wakil rakyat Jumat kemarin adalah hal wajar. Dia berharap masyarakat dan elit politik turut memaafkan Jokowi.
“Itu bagian dari kewajiban untuk saling memaafkan, melepas dengan husnul khotimah,” ujar dia Muhaimin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.
PDIP Terdepan Kritik Jokowi
Di sisi lain, PDIP masih kukuh mengkritisi tingkah Jokowi. Menanggapi permintaan maaf Jokowi yang terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Djarot Saiful Hidayat juga menilai wajar. Tapi, Alih-alih sekadar meminta maaf, Djarot menyampaikan, Jokowi juga kudu bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya sebagai bagian dari etika pemerintahan.
“Saya pernah menjadi wali kota, wagub permintaan maaf bagi penyelenggara eksekutif adalah hal wajar,” kata Djarot yang juga anggota DPR itu saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Agustus 2024. “Yang lebih penting lagi, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat itu harus dipertanggungjawabkan.”
Tanggapan lebih pedas dari elite PDIP disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pihaknya menyebut seharusnya Jokowi menjelaskan permintaan maafnya untuk konteks kebijakan bermasalah yang mana. Adapun dalam dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR Jokowi memang tak menyebutkan kesalahan yang membuatnya meminta maaf.
“Ya itu kan dilakukan di forum resmi, sehingga harus dijelaskan konteks minta maafnya terhadap kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilaporkan secara objektif,” kata Hasto di Lebak, Banten, Jumat lalu.
Hasto menyebut masih ada sejumlah masalah yang dihadapi rakyat dan bangsa Indonesia. Di antaranya, kata dia, masalah kesejahteraan, demokrasi, penegakan hukum, dan pembengkakan utang negara. Misalnya, kemiskinan meningkat, indeks demokrasi mengalami penurunan, dan indeks pemberantasan korupsi justru memasuki sisi-sisi gelap.
“Mengapa rakyat kelas menengah justru menghadapi berbagai ancaman, mengapa impor beras kita itu justru semakin besar dan tertinggi, mengapa nilai tukar petani 10 tahun terakhir itu keuntungan petani hanya 1 persen, mengapa utang kita semakin bertambah, itu yang seharusnya dijelaskan kepada rakyat,” katanya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | SAVERO ARISTIA WIENANTO | RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Pidato Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR: Pamer Capaian, Jokowi Minta Maaf, Serahkan Estafet ke Prabowo
