TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bakal bergabungnya Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka ke Partai Golkar, beredar luas setelah rapat pleno partai beringin diputuskan bakal dihelat pada 20, Agustus mendatang.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, berharap publik tak merespons berlebihan terhadap spekulasi dan kabar yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Khususnya ihwal bergabungnya Presiden Jokowi dan Gibran.
"Kalau melihat mekanisme aturan itu tidak bisa dilakukan," kata Maman kepada Tempo di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa, 13 Agustus 2024.
Mekanisme aturan yang dimaksud, ialah regulasi yang termaktub dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Di AD/ART ini diatur mengenai syarat maupun mekanisme bagi figur yang berkeinginan menjadi kader partai beringin.
Masalahnya, kata Maman, dalam forum sekaliber Musyawarah Nasional (Munas) biasa atau luar biasa, pelbagai aturan yang diberlakukan dapat diubah dalam forum tertinggi pengambilan keputusan partai ini.
"Apa AD/ART bisa berubah, sangat mungkin. Forum ini forum yang legitimate," ujar dia.
Laporan Koran Tempo edisi 4, Maret 2024 lalu, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berpeluang bergabung dengan Golkar apabila Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia terpilih menjadi Ketua Umum partai. Bahlil, disebut akan memberikan Jokowi jabatan tinggi di Golkar.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan Jokowi akan menjabat di dalam struktur Dewan Partai apabila bergabung dengan partai beringin.
Pertimbangannya, adalah kondisi kondusif Partai Golkar selama dua periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia menilai Jokowi selama kepemimpinannya memiliki arah pembangunan yang jelas hingga 2045.
Pada 28 Februari lalu, Presiden Jokowi berkelakar manakala dimintai konfirmasi mengenai kabar bakal masuknya Ia ke partai beringin. Ia tidak menyangkal maupun membenarkan ihwal kabar tersebut. "Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi di Markas Besar TNI.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, tak berkenan menjawab pertanyaan ihwal peluang berubahnya AD/ART dalam Munaslub nanti. "Yang pasti Munaslub akan dijadikan forum untuk memilih Ketua Umum definitif," kata Agus.
Adapun rapat pleno Partai Golkar pada Selasa, 13 Agustus, menentukan penyelenggaraan Munaslub partai pada 20 Agustus mendatang.
Munaslub ini dilakukan setelah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu, 10 Agustus lalu.
Pilihan editor: Terpopuler: Profil Taman Kusuma Bangsa IKN, Menteri-menteri Jokowi Komentari PMI Manufaktur Jeblok
