Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Unek-Unek Megawati PDIP, Soal Hasto hingga Ormas Agama Urus Tambang

image-gnews
Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri telah menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo pada Selasa, 30 Juli 2024. Ia memberikan pidato dan kembali mengkritik kecurangan Pilpres 2024 hingga membahas permasalahan hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. 

1. Hasto, Enggak Usah Takut

Saat pidato di acara itu, Megawati Soekarnoputri menyatakan akan menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo apabila Hasto ditangkap.  "Saya bilang sama Hasto, sudah enggak usah takut, nanti kalau kamu diambil aku pergi ke Kapolri, aku bilang begitu. Coba pengin ngomong apa si Kapolri itu," kata Megawati, Selasa, 30 Juli 2024. Ia meminta Hasto agar tidak takut dengan proses hukum yang dihadapinya.

Adapun Hasto Kristiyanto pernah dilaporkan ke polisi dalam kasus dugaan penyebaran hoaks serta dugaan penghasutan. Hasto juga diduga terlibat dalam pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus Harun Masiku.

2. Tak Setuju UU TNI dan Polri Direvisi

Megawati juga mengatakan, ia tidak setuju terhadap Rancangan Undang-Undang (UU) tentang TNI dan revisi UU tentang Polri yang dinilai bakal menyetarakan kedua institusi tersebut.

Ketika dirinya menjabat presiden, menurut dia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Ia pun meminta perancangan UU kali ini agar merujuk kembali Ketetapan MPR tersebut.

"TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak mengerti maksudnya apa," kata Megawati, Selasa, 30 Juli 2024 dikutip dari Antara

3. Kritik Soal Izin Tambang

Megawati mengkritik pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas agama yang terus menjadi sorotan. Menurut dia, permasalahan akibat tambang membuat pemerintah tak fokus menghadapi ancaman krisis pangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Urusan tambang saja sekarang orang pada heboh, maunya cari tambang, cari tambang. Saya tuh sampai bilang sama teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau sudah enggak ada beras, terus piye?" kata Megawati, Selasa, 30 Juli 2024.

4. Kamala Harris

Saat menghadiri kegiatan Mukernas Perindo itu, Megawati juga menyampaikan dukungannya terhadap sosok Kamala Harris untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat menggantikan Joe Biden dari Partai Demokrat. "Ini sementara, tapi belum diputuskan. Ibu Kamala Harris itu saya senang lho. Ayo ibu-ibu dukung dia," kata Megawati, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia mengatakan, bahwa telah mengirim surat kepada Kamala Harris. “Iya saya sudah kirim surat. Saya bilang, saya ini dukung. Saya senang banget kalau kamu (Kamala) nanti jadi (presiden). Jadi, saya enggak kesepian,” ucapnya.

5. Menyinggung Kecurangan Pilpres 2024

Megawati kembali menyinggung kecurangan Pilpres 2024. Ia menyayangkan adanya kecurangan yang dialami kader-kadernya. "Kok PDIP boleh ikut pemilu, tapi setelah itu ada TSM (terstruktur, sistematis, dan masif)? Enggak mengaku lagi. Mbok, ya, jantan begitu loh. Ya, seharusnya jantan dong," kata Megawati, pada Selasa, 30 Juli 2024.

Meski tak menyebut secara gamblang sosok yang dia maksud berlaku curang, Megawati mengatakan, setiap warga negara memiliki hak dalam pemilu yang dilindungi hukum. Sebelumnya, dalam pidato politiknya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Jakarta pada Rabu 24 Mei 2024, Megawati juga mengungkit pelaksanaan pemilu yang dia anggap mengandung kecurangan. 

SAVERO ARISTIA WIENANTO | ANTARA

Pilihan Editor: Berulangkali Megawati Pasang Badan untuk Hasto: Kalau Kamu Diambil, Saya Ke Kapolri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

4 jam lalu

 Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Instagram/@ridwankami
Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

Viral di media sosial gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta. Bagaimana tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, JK, dan Cak Imin?


Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Mirip Golput Era Orde Baru?

4 jam lalu

Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan pada acara seremonial dan penyerahan trofi World Habitat Award 2024 kolaborasi multipihak untuk perubahan kebijakan perumahan Jakarta di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Mirip Golput Era Orde Baru?

Ramai di media sosial gerakan "anak abah tusuk 3 paslon" di Pilkada Jakarta.Anak Abah sebutan bagi pendukung Anies Baswedan. Mirip golput?


Murka Para Petinggi PDIP Ketika SK Kepengurusan Partainya Digugat ke PTUN

6 jam lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Murka Para Petinggi PDIP Ketika SK Kepengurusan Partainya Digugat ke PTUN

Para petinggi PDIP buka suara terkait SK Perpanjangan Kepengurusan partainya digugat ke PTUN oleh sejumlah orang.


SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Ini 4 Poin Gugatannya

7 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Ini 4 Poin Gugatannya

PDIP mencurigai adanya kepentingan politik yang berupaya menyerang PDIP dengan cara menggugat SK Perpanjangan Kepengurusan partai ke PTUN.


3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

8 jam lalu

Anggota baru BPK, searah jarum jam: Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, Budi Prijono (FOTO: X.com/@BPKRI, . BPK RI, TEMPO/M Taufan Rengganis, Oji/Novel,  Kemhan.go.id)
3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK periode 2024-2029.


PDIP Bakal Telusuri Latar Belakang Penggugat SK Kepengurusan

8 jam lalu

 Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun. (ANTARA News Papua / Hendrina Dian Kandipi)
PDIP Bakal Telusuri Latar Belakang Penggugat SK Kepengurusan

PDIP mencurigasi adanya kepentingan politik yang berupaya menyerang PDIP dengan cara menggugat Surat Keputusan Perpanjangan Kepengurusan partai


Puan Pastikan Agenda Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Terlaksana

9 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Puan Pastikan Agenda Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Terlaksana

Gerindra mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana sebelum pelantikan presisen.


PDIP Singgung Pencalonan Gibran Saat Tanggapi Gugatan Perpanjangan SK Kepengurusan

9 jam lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
PDIP Singgung Pencalonan Gibran Saat Tanggapi Gugatan Perpanjangan SK Kepengurusan

Para penggugat menilai keputusan PDIP di dalam SK Perpanjangan Kepengurusan tersebut bertentangan dengan AD/ART.


Kata PDIP Soal SK Perpanjangan Kepengurusan Digugat ke PTUN

10 jam lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Djarot Saiful Hidayat (tengah), diapit Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilkada, Adian Napitupulu (kiri), dan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Ronny Talapessy di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, 26 Agustus 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata PDIP Soal SK Perpanjangan Kepengurusan Digugat ke PTUN

Apa kata PDIP?


KPK Periksa Direktur PT Rohijireh Mulia di Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba

12 jam lalu

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024. TEMPO/Defara
KPK Periksa Direktur PT Rohijireh Mulia di Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba

Pemeriksaan ini untuk mendalami dugaan pencucian uang yang dilakukan Abdul Gani Kasuba