TEMPO.CO, Jakarta - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Harahap menyebut saat ini banyak pihak menyoroti proses pemilihan calon pimpinan KPK. Namun, menurutnya, penting juga untuk menyoroti proses pemilihan Dewan Pengawas KPK.
“Seleksi Dewas tetap harus dipantau agar jangan sampai yang terpilih adalah orang-orang yang tidak berintegritas dan mempunyai rekam jejak buruk," kata Yudi melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.
Yudi mengatakan bila orang tidak berintegritas terpilih sebagai Dewas KPK, alih-alih mengawasi kerja dan prilaku etik pimpinan dan pegawai KPK, mereka dikhawatirkan malah menjadi pelindung pelanggar etik.
Dia mengatakan bahwa ini pertama kalinya Dewas KPK dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi KPK. Sebelumnya Dewas ditunjuk dan diangkat langsung oleh presiden. Karena itu dia mengimbau Pansel KPK jangan salah dalam memilih sepuluh anggota Dewas KPK yang punya peran penting dalam menjaga tingginya standar etik lembaga antirasuah itu. “Dewas kerjanya bukan formalitas,” ujarnya.
Dewas KPK terpilih nanti, Yudi melanjutkan, harus terdiri dari orang-orang yang berani memberikan sanksi dan hukuman tegas dengan prinsip zero tolerance terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK yang melanggar etik.
Sebelumnya pendaftaran calon pimpinan dan calon Dewas KPK telah ditutup sejak Senin, 15 Juli 2024. Wakil Panitia Seleksi atau Pansel KPK, Arif Satria mengumumkan total jumlah pendaftar capim dan calon Dewas KPK hingga penutupan mencapai 525 orang.
"Pendaftar untuk capim mencapai 318 orang dan calon Dewas sebanyak 207 orang," kata Arif dalam keterangan video yang diterima Tempo, Selasa, 16 Juli 2024.
Arif juga mengimbau kepada masyarakat agar memberikan masukan dan tanggapan kepada Pansel KPK terhadap nama-nama calon yang mendaftar. "Mulai 24 Juli sampai 24 Agustus, kami harapkan masukan dan tanggapan masyarakat," ujarnya.
Pilihan Editor: Pansus Haji Akan Selidiki Dugaan Korupsi Kebijakan Kuota Haji oleh Menag Yaqut Cholil
