Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

image-gnews
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto membantah jika perluasan wewenang TNI aktif yang tertuang di revisi UU TNI mengembalikan peran dwifungsi TNI. Fungsi ganda TNI ini pernah terjadi di era pemerintahan Presiden Soeharto.

"Sudah tidak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu. Isi (RUU TNI) juga tidak seperti itu," kata Hadi ditemui di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia mengatakan bahwa perluasan penugasan militer aktif di kementerian atau lembaga lain bukan untuk kepentingan politik praktis. Sebab, kata dia, peran TNI saat ini hanya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara yang didasari pada kebijakan serta keputusan politik.

"Dulu dwifungsi ABRI punya fungsi dua, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik," ucapnya. Hadi menyebut, peran ganda itu yang membuat adanya fraksi militer di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kala itu.

Namun, ujarnya, saat ini tidak ada lagi perwakilan dari TNI yang duduk di parlemen. "Dalam pembahasan nanti tidak akan masuk kepada norma-norma itu," ujarnya.

Karena itu,Hadi mengklaim, perluasan penugasan TNI dalam revisi aturan itu untuk membantu kinerja kementerian dan lembaga yang membutuhkan. "Untuk menjawab kebutuhan, sesuai dengan kebijakan presiden," katanya.

Bantahan soal kembalinya fungsi ganda militer ini pernah disampaikan oleh Panglima TNI, Agus Subiyanto. Ia mengatakan, bahwa yang terjadi sekarang adalah multifungsi TNI dan bukan lagi Dwifungsi ABRI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sekarang bukan Dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI, ada bencana kita di situ, ya kan? Jadi jangan berpikiran seperti itu," kata Agus.

Pernyataan Agus ini untuk menanggapi kritik dan penolakan masyarakat sipil terhadap rancangan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kritik menilai revisi UU TNI tersebut memuat aturan yang menghidupkan Dwifungsi ABRI melalui pelonggaran aturan, serta perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Misalnya pada usulan perubahan Pasal 47 ayat (2) revisi UU TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkhawatirkan pernyataan Panglima TNI soal multifungsi ABRI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Koalisi Masyarakat Sipil menilai Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan pernyataan tersebut karena hal itu merupakan ranah politik dan pembuat kebijakan.

“Dengan pernyataan Panglima TNI tersebut, justru mengkonfirmasi pandangan dan kekhawatiran yang berkembang di publik terkait akan dihidupkannya kembali Dwifungsi ABRI,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri lewat keterangan tertulis, Jumat, 8 Juni 2024.

EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor:Namanya Redup di Bursa Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil: Jangan Ukur Takdir dari Survei

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

Setara Institute menyoroti sejumlah pasal dalam revisi UU TNI di antaranya pasal 39 soal pencabutan larangan berbisnis


Menkopolhukam Sebut 86 Layanan dalam PDNS Sudah Pulih, termasuk Portal Beasiswa Kemendikbud

2 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menkopolhukam Sebut 86 Layanan dalam PDNS Sudah Pulih, termasuk Portal Beasiswa Kemendikbud

Menkopolhuka Hadi Tjahjanto menyampaikan pemulihan layanan pada PDNS 2 telah bertambah menjadi 86 layanan.


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

2 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

4 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

4 hari lalu

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

Para mahasiswa dalam aliansi BEM Solo Raya itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang problematis


Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

5 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, bahwa wewenang TNI bakal diperluas hingga bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain. Perluasan wewenang militer yang masih aktif itu tertuang dalam Revisi Undang-undang atau RUU TNI.


Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

5 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

Menkopolhukam Hadi mengatakan, bahwa mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinasikan RUU TNI-Polri ini. Jokowi, katanya, meminta agar pembahasan RUU ini dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan konstitusi.


Menkopolhukam Hadi Sebut Progres Pembangunan Venue PON Sudah di Atas 70 Persen

5 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Hadi Sebut Progres Pembangunan Venue PON Sudah di Atas 70 Persen

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto meninjau pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di sela-sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara pada Rabu, 10 Juli 2024. Dia menyebut, hingga kini progres pembangunan venue sudah mencapai 71,86 persen.


Sentra Gakkumdu Antisipasi Pelanggaran Pilkada di 4 Titik Wilayah Sumatera, Di Mana Saja?

5 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Sentra Gakkumdu Antisipasi Pelanggaran Pilkada di 4 Titik Wilayah Sumatera, Di Mana Saja?

Menkopolhukam meminta seluruh anggota Sentra Gakkumdu berupaya mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada.


Panglima TNI Minta Masyarakat Berpikir Positif soal Prajurit yang Duduki Jabatan Sipil

5 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Minta Masyarakat Berpikir Positif soal Prajurit yang Duduki Jabatan Sipil

Panglima TNI merespons soal kritik atas Revisi UU TNI yang mempermasalahkan jabatan prajurit di jabatan sipil.