Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Bamsoet: Dituntut Puluhan Alumni ANU hingga Dinyatakan Melanggar Etik oleh MKD

image-gnews
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet belakangan terus sorotan publik. Ia soroti lantaran polemik keinginan untuk menjadi guru besar atau profesor, namun ditemukan kejanggalan kelulusan S2 dia lebih dahulu daripada S1. Baru-baru ini, ia juga dituntut oleh para alumni Australian National University atau ANU, karena Bamsoet menyinggung soal produk penelitian.

1. Bamsoet Dituntut Puluhan Alumni ANU

Sebanyak 50 orang alumni ANU Indonesia membantah pernyataan Bambang Soesatyo yang sebelumnya mengatakan produk penelitian sivitas akademika ANU wajib submit ke lima jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Canberra itu.

“Pernyataan Bambang Soesatyo yang tidak benar tersebut dapat menciptakan kesan yang salah tentang standar akademik ANU dan menurunkan kredibilitas universitas tersebut di mata masyarakat,” kata Arief Anshory Yusuf mewakili puluhan alumni dalam keterangan bersama tertulis, Selasa, 9 Juli 2024. “Oleh karena itu, yang bersangkutan harus mengklarifikasi pernyataannya.”

Lulusan doktor Crawford School ANU 2009 itu mejelaskan, tidak ada ketentuan wajib menerbitkan penelitian di jurnal ANU, secara formal maupun informal. Sebab, ANU memberi kebebasan para peneliti atau akademisinya. 

2. Kemendikbud Mengecek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merespons polemik riwayat akademik Ketua MPR Bamsoet yang terus menjadi sorotan. Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman mengatakan, selain riwayat pendidikan, linieritas pendidikan akan menjadi pertimbangan dalam penilaian calon guru besar.

“Sesuai dengan catatan yang ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), tentunya akan jadi pertimbangan dalam proses kenaikan guru besar. Karena, akan dilihat linieritas bidang keilmuannya,” kata Lukman, pada Senin, 8 Juli 2024.

Lukman mengatakan, pengajuan guru besar dari Bambang Soesatyo tersebut belum masuk ke Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi, Kementerian Pendidikan.

3. Terbukti Melanggar 

Bamsoet menanggapi vonis Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR yang menyatakan, ia terbukti bersalah melanggar etik. Menurut dia, MKD DPR tak punya wewenang mengadili dirinya sebagai pimpinan MPR. “Karena dia tidak berhak mengadili pimpinan MPR atau menyidangkan anggota MPR, apalagi pimpinan MPR. Itu ranahnya di MPR,” kata Bamsoet, pada Senin, 8 Juli 2024.

Sebelumnya, dalam sidang di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada 24 Juni 2024, MKD menyatakan Bamsoet terbukti melanggar kode etik anggota dewan karena pernyataannya soal wacana amendemen UUD 1945. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Berkunjung ke PKS

Bamsoet mengunjungi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Senin, 8 Juli 2024. Bamsoet tiba di Kantor DPP PKS pada sekitar jam 14.15 WIB. Pertemuan Bamsoet dengan para elite PKS kali ini dikatakan sebagai silaturahmi.

"Ya, kunjungan silaturahim kebangsaan pimpinan MPR," kata Juru Bicara PKS Muhammad Iqbad saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Kedatangan Bamsoet ke PKS bagian dari rangkaian kunjungan pimpinan MPR RI ke sejumlah tokoh dan partai politik. Sebelumnya, Bamsoet dan pimpinan MPR telah mengunjungi Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan tokoh-tokoh lainnya.

5. Lulus S2 Sebelum Tamat S1

Sebelumnya, ramai dibicarakan soal pendidikan Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yang mendapat gelar S2 lebih dulu ketimbang S1.

"Sangat aneh bila saat ini masih ada terus mempermasalahkan gelar S2 saya. Pernyataan yang disampaikan sangat tendensius dan menyerang serta merusak reputasi saya, baik sebagai dosen ataupun Ketua MPR," kata Bamsoet dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 6 Juli 2024. "Padahal mereka tidak memahami dengan pasti aturan yang berlaku saat itu sebelum berlakunya UU Dikti Nomor 12 tahun 2012."

Penelusuran Tempo di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), Bamsoet lulus S2 di Institut Management Newport Indonesia (IMNI) atau Sekolah Tinggi Manajemen IMNI pada 1991. Adapun gelar S1 didapat pada 1992 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. 

SANDY PRASTANTO | SULTAN ABDURRAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA | PRAGA UTAMA

Pilihan Editor: Puluhan Alumni Australian National University Tuntut Bamsoet Klarifikasi soal Penerbitan Jurnal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Apresiasi Gelaran Fun Rally Mercedes Benz W202 Club

20 jam lalu

Flag off dimulainya Rally Mercedes Benz W202 Club Indonesia (MBW202CI), di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-17 MBW202CI. 
Dok. MPR
Bamsoet Apresiasi Gelaran Fun Rally Mercedes Benz W202 Club

Bambang Soesatyo, mengapresiasi penyelenggaraan Fun Rally yang diselenggarakan oleh Mercedes Benz W202 Club Indonesia (MBW202CI)


Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

21 jam lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

Kemendikbudristek mengatakan hasil desk evaluasi mencatat sebanyak 253 orang calon asesor yang akan mengikuti tes asesmen


Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

22 jam lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

Kemendikbudristek mengimbau kepada masyarakat yang memiliki bukti dugaan pelanggaran pengajuan guru besar dapat melaporkannya


Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

23 jam lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

Kemendikbudristek menyatakan persyaratan pengajuan guru besar tidak ada perubahan, meski banyak menemukan pelanggaran di tahun sebelumnya.


Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik

1 hari lalu

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik

Sejumlah rektor menyatakan tidak mencantumkan gelar mereka di surat dan dokumen, kecuali yang berhubungan dengan urusan akademik


Penjelasan Rektor UPNVJ soal Jurnal yang Dinilai Melanggar Kode Etik Berat

1 hari lalu

Rektor di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode tahun 2022-2026 Dr. Anter Venus, MA, Comm. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Penjelasan Rektor UPNVJ soal Jurnal yang Dinilai Melanggar Kode Etik Berat

Komisi Etik Penulisan UPNVJ menduga adanya pelanggaran etik kategori berat yang dilakukan oleh enam staf pengajar, termasuk rektor.


Bamsoet Bersiap Luncurkan Dua Buku Terbaru dan Buku Bahan Ajar Ilmu Hukum

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku ke-33 dan 34 hasil karya terbarunya. Berjudul ‘Legacy MPR RI Periode 2019-2024,
Bamsoet Bersiap Luncurkan Dua Buku Terbaru dan Buku Bahan Ajar Ilmu Hukum

Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku terbaru, serta dua buku bahan ajar ilmu hukum berjudul 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' serta 'Pembaruan Hukum'.


Ketua MPR Harap Kasus Yayasan Kesehatan Mandiri Cepat Selesai

3 hari lalu

Ketua MPR Harap Kasus Yayasan Kesehatan Mandiri Cepat Selesai

Anggota Yakes Mandiri tidak mau yayasan dibubarkan karena dampaknya meluas.


Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

3 hari lalu

Rektor Unair M. Nasih sebut guru besar tidak perlu tulis gelar di luar kepentingan akademik, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: Hanaa Septiana/TEMPO
Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

Nasih juga menyarankan penilaian guru besar harus lebih kuat dan disaring lagi.


Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

3 hari lalu

Rektor UNAIR Prof Nasih saat acara Tasyakuran Dies Natalis ke-68 UNAIR. Foto: PKIP UNAIR
Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

Kecurangan yang terjadi diakibatkan karena proses penilaian guru besar masih melibatkan manusia atau orang.