TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk segera melantik komisioner baru Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita. Iffa, akan mengisi kursi komisioner KPU Hasyim Asy'ari yang dipecat DKPP karena kasus tindakan asusila.
"Iffa Rosita sesuai dengan urutan calon berikutnya," kata Neni melalui keterangan tertulisnya pada Senin, 8 Juli 2024.
Dia meminta pemerintah juga konsisten tidak mengotak atik kembali calon yang sudah ditetapkan saat fit and propper test yang digelar oleh Komisi II DPR selama empat hari pada pertengah Februari 2024.
“Iffa Rosita sudah jelas ada di urutan kesembilan setelah Viryan (Komisioner KPU RI 2017-2022). Kita ketahui Bersama bahwa saudara Viryan meninggal dunia pada 21 Mei 2022 karena sakit. Maka, calon pengganti berikutnya adalah Iffa Rosita yang saat ini menjadi komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur," tuturnya.
Menurutnya, jika pemerintah menunda dan mengulur-ulur pelantikan komisioner baru yang menggantikan Hasyim, maka hal ini akan mengundang tanda tanya publik yang berimplikasi serius terhadap kredibilitas dan reputasi KPU.
"Cukup kompleks terutama dalam pelaksanaan teknis proses penyelenggara pemilu, maka kehadiran komisioner pengganti Hasyim menjadi sangat penting dan dibutuhkan," ujarnya.
Dia mengatakan ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan KPU terutama berkaitan dengan pembenahan internal. Selain itu, penting juga pemilihan ketua KPU definitif dilakukan setelah Iffa Rosita dilantik.
Hal ini mengingat tidak lama lagi KPU akan menghadapi fase krusial tahapan yang membutuhkan koordinasi dan konsolidasi internal serta memastikan pemilihan serentak 2024 dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap kasus Hasyim ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan tidak bermain-main dengan integritas. Sekali melakukan tindakan amoral, selamanya publik tidak percaya terhadap lembaga KPU," kata dia.
Selain itu, Neni menilai pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim berkali-kali. Integritas KPU telah tercoreng. KPU saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat dan tidak mudah dalam meraih kembali kepercayaan publik dan memperbaiki reputasi penyelenggara pemilu. "Sebab integritas pemilihan serentak 2024 itu harus dimulai dari penyelenggara pemilu,” kata Neni.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, buka suara soal bagaimana cara lembaganya mengembalikan kepercayaan publik.
"Kami menerima semua masukan, ya kami berbenah dan pasti akan melakukan langkah-langkah konkret untuk Pilkada," kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.
Afifuddin membeberkan baru saja mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi banyak hal mengenai persiapan Pilkada. "Tahapan-tahapan ini juga dikawal dengan baik," kata dia.
Saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Iffah, yang digadang-gadang menggantikan Hasyim sebagai anggota KPU, Affifudin mengatakan belum.
"Tidak..tidak nanti biar teman-teman di Komisi II dan seterusnya," ujar dia.
Pilihan Editor: Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada
