TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons soal polemik kuliner nonhalal di kotanya yang kemungkinan mempengaruhi peringkat Kota Solo sebagai Kota Toleran. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 itu tak mempersoalkannya.
"Saya rasa bukan masalah indikatornya ya. Tapi aplikasinya di lapangan saja. Di kehidupan sehari-hari (toleransi) seperti apa. Saya kira baik-baik saja kok," ujar Gibran ketika ditemui awak media di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, usai menghadiri rapat paripurna, Senin, 8 Juli 2024.
Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengatakan, saat ini Kota Solo belum memiliki peraturan daerah atau perda tentang toleransi. Menurutnya, itu yang akan dikejar Pemerintah Kota Solo ke depan untuk dibuatkan regulasinya.
"Itu (perda tentang toleransi) nanti yang kami kejar. Yang penting kan warganya," ucap dia.
Diwartakan sebelumnya, Festival Kuliner Pecinan Nusantara yang menawarkan menu kuliner nonhalal itu sebelumnya sempat menuai kontroversi. Namun, setelah ada audiensi antarpihak terkait, festival kuliner itu pada akhirnya dibuka dengan area tempat festival kuliner ditutup menggunakan kain hitam.
Gibran menyebut permasalahan itu sudah tidak ada lagi karena sudah diselesaikan dengan baik.
"Enggak ada, udah beres ya. Memang kalau ada insiden seperti itu biasa lah. Itu kan masukan-masukan dari teman-teman. Termasuk DSKS (Dewan Syariah Kota Surakarta) kemarin juga sudah memberikan masukan yang baik. Nggak apa-apa kok. Semuanya kooperatif. Teman-teman DSKS juga kooperatif semua," kata dia.
Gibran juga mengakui sudah mengambil kembali mobil dinasnya dari Solo Paragon Mall dan menggunakannya seperti biasa, pada Senin, 8 Juli 2024.
Mobil dinas bernomor polisi AD 1 A itu sebelumnya diparkir di depan atau drop off lobi Solo Paragon Mall selama dua hari, Sabtu-Ahad, 6-7 Juli 2024 seiring dilangsungkannya acara Festival Kuliner Pecinan Nusantara.
