Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja membahas penanganan gangguan Pusat Data Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja membahas penanganan gangguan Pusat Data Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKomisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk satuan tugas (satgas) nasional perlindungan keamanan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) guna mencegah serangan siber di masa depan.

Hal tersebut menjadi salah satu butir kesimpulan rapat kerja Komisi I DPR bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Raker tersebut digelar untuk mendengarkan penjelasan mengenai perkembangan penanganan gangguan PDNS 2 di Surabaya.

Permintaan pembentukan satgas tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat membacakan kesimpulan hasil raker. Untuk mencegah serangan siber di masa depan terhadap PDNS, kata dia, Komisi I DPR mendesak Kominfo dan BSSN mengambil langkah-langkah, di antaranya membentuk satgas nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDNS.

Dia menyebutkan, dalam menjalankan fungsinya, satgas tersebut melakukan pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada.

Komisi I DPR juga meminta Kominfo dan BSSN membentuk crisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware. “Jadi publik harus selalu terinformasikan,” ucap Meutya.

Meutya menuturkan Komisi I DPR berpendapat keamanan siber bukan sekedar masalah teknis, melainkan isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Dia mengatakan, setelah mendengarkan penjelasan dari Kominfo dan BSSN terkait perkembangan penanganan insiden di PDNS, Komisi I DPR pun ikut menyatakan prihatin dan akan mengagendakan rapat kerja lanjutan bersama Menkominfo dan Kepala BSSN untuk mendapatkan laporan terkini.

Selanjutnya, Kominfo targetkan pemulihan layanan selesai akhir Juli...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata SAFEnet Soal Dirjen Kominfo yang Mundur, Bukan Bosnya

27 menit lalu

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, usai konferensi pers terkait serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Kata SAFEnet Soal Dirjen Kominfo yang Mundur, Bukan Bosnya

SAFEnet menilai tindakan mundur dari jabatan yang dilakukan Dirjen di Kominfo merupakan sesuatu yang baru dalam budaya pemerintahan Indonesia.


Pakar Siber Ini Akan Donasi ke Peretas PDNS: Data Benar-benar Hilang Andai ...

2 jam lalu

Ilustrasi hacker. (e-propethic.com)
Pakar Siber Ini Akan Donasi ke Peretas PDNS: Data Benar-benar Hilang Andai ...

Terima kasih kepada peretas PDNS. Penyebab insiden siber ini adalah pengelolaan data yang tidak mengikuti standar keamanan.


Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

3 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Foto: Kresno/vel
Guspardi Gaus: Pemberhentian Ketua KPU Tak Ganggu Pilkada

Guspardi Gaus, menilai pemberhentian Ketua KPU tidak akan mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024.


Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

3 jam lalu

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Arief/vel
Pertemuan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership Digelar di Jakarta

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI akan mengadakan pertemuan dengan parlemen-parlemen negara kawasan Pasifik dalam forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang kedua.


Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

3 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.


Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

5 jam lalu

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menko Perekonomian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Badan Anggaran DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pertumbuhan Ekonomi 5,1-5,5 Persen

Badan Anggaran DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2025, setelah rapat bersama Menkeu, Kepala Bappenas, dan Gubernur BI.


Anggota DPR Khawatir Insiden Pusat Data Nasional Kurangi Minat Investor ke Indonesia

5 jam lalu

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta
Anggota DPR Khawatir Insiden Pusat Data Nasional Kurangi Minat Investor ke Indonesia

Waktu peretasan Pusat Data Nasional dinilai sangat krusial. Bertepatan dengan waktu pelaku bisnis mempertimbangkan rencana investasi mereka.


Kunci yang Dikasih Gratis Hacker Berfungsi di Spesimen Data PDNS

6 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Kunci yang Dikasih Gratis Hacker Berfungsi di Spesimen Data PDNS

Kunci dekripsi berfungsi untuk membuka data yang sebelumnya terenkripsi atau terkunci di PDNS akibat diserang kelompok hacker ransomware Brain Cipher.


Semuel Abrijani Beberkan Rencananya usai Mundur sebagai Dirjen Aptika Kominfo

7 jam lalu

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam acara Konferensi Pers Perubahan Kedua atas UU ITE di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 23 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Semuel Abrijani Beberkan Rencananya usai Mundur sebagai Dirjen Aptika Kominfo

Semuel Abrijani mengatakan dalam membangun tranformasi digital Indonesia tak melulu harus dari kalangan pemerintah.


PDN Diretas, Anggota DPR Sebut 80 Perusahaan Asing Audit Cabang di Indonesia

7 jam lalu

Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)
PDN Diretas, Anggota DPR Sebut 80 Perusahaan Asing Audit Cabang di Indonesia

Puluhan perusahaan asing ini memeriksa cabang mereka di Indonesia untuk memastikan apakah mereka terdampak insiden PDN atau tidak.