TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan tidak ada negara yang tidak pernah terkena serangan siber ransomware, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jerman. Indonesia sendiri, kata Budi, terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan tersebut.
“Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia, dan menjadi perhatian kita bersama,” kata Budi di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, 27 Juni 2024.
Terhitung sejak 20 Juni 2024 lalu, Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 di Surabaya mengalami serangan siber ransomware. PDNS dikelola oleh Kemenkominfo.
Serangan siber ransomware yang menyerang PDNS itu dinamakan Brain Chiper Ransomware, sejenis malware yang dirancang mengenkripsi data korban dan menuntut pembayaran tebusan agar akses data terbuka kembali. Akibatnya, data-data penting di sejumlah lembaga publik di Indonesia terkunci serta tidak dapat diakses. Hacker juga meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dolar atau Rp 131 miliar.
Berdasarkan data peringkat negara dalam indeks pertahanan siber 2022-2023, Indonesia menempati peringkat ke-20. Melalui data tersebut, Budi mengaku keamanan siber di Indonesia perlu ditingkatkan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR dan Badan Siber dan Sandi Negara, Budi juga menjelaskan status layanan instansi yang terdampak serangan siber pada PDNS 2 per 26 Juni 2024. Total instansi pengguna yang terdampak layanannya ada 239 atau 84,75 persen, yakni:
- Kementerian atau Lembaga sebanyak 30 atau 10,64 persen
- Provinsi sebanyak 15 atau 5,32 persen
- Kabupaten sebanyak 148 atau 52,48 persen
- Kota sebanyak 48 atau 16, 31 persen
Total instansi pengguna yang layanannya tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanya data back up:
- Kementerian atau Lembaga sebanyak 21
- Provinsi sebanyak 1
- Kabupaten sebanyak 18
- Kota sebanyak 3
Instansi Pengguna yang berhasil recovery layanan:
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni layanan perizinan event.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni layanan keimigrasian.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni layanan sikap.
- Kementerian Agama, yakni SIHALAL.
- Kota Kediri, yakni ASN Digital
Pilihan Editor: Menkopolhukam Dalami Serangan Ransomware ke PDNS, Sebut BSSN Selidiki Dampak Lanjutan
