TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat mengingatkan Irman Gusman untuk memenuhi persyaratan berkas untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) pemilihan DPD RI dengan tenggat akhir 21 Juni 2024. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Sumbar Ory Sativa Syakban.
"Kami menunggu besok Pak Irman Gusman untuk mengantarkan berkasnya kepada KPU Sumbar," kata Ory kepada Tempo melaui sambungan telepon pada Kamis, 20 Juni 2024.
Ory menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meminta eks Ketua DPD RI itu jujur soal status dirinya selaku eks koruptor sebelum ikut pemungutan suara ulang. MK menyatakan, pemilu ulang itu digelar maksimum 45 hari sejak putusan MK 10 Juni 2024 lalu, dan tanpa melalui kampanye.
Menurut Ory, 21 Juni 2024 juga merupakan batas akhir Irman Gusman menyerahkan kepada KPU Sumbar dokumen bukti yang bersangkutan mengumumkan jati dirinya secara jujur dan terbuka, termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih.
"Kami menunggu berkas yang mengumunkan Pak Irman sebagai eks terpidana korupsi. Besok kami tunggu. Pengumuman bebas, kami sarankan Pak Irman Gusman mengumumkan jati dirinya lewat media massa," ucap Ory. "Selanjutnya kami akan memverifikasi dokumen tersebut dan menyampaikan kepada KPU RI," ujarnya.
Irman Gusman adalah mantan terpidana korupsi impor gula. Dia dipenjara di Lapas Sukamiskin Bandung. Irman bebas pada September 2019 setelah tiga tahun mendekam dipenjara. Hal ini setelah Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan Irman dan menyunat masa hukumannya dari awalnya 4,5 tahun jadi 3 tahun.
Ory mengatakan, berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 768 /2024 tentang tahapan dan Jadwal PSU Pasca Putusan MK, paling lambat tanggal 22 Juni adalah penetapan perubahan DCT DPD Dapil Sumbar untuk diumumkan secara luas kepada publik. "Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PSU ini setelah keluar daftar calon dari KPU RI," ucapnya.
Dia melanjutkan, KPU Sumbar bersama KPU kabupaten dan kota tengah mempersiapkan penyelenggara adhoc Pilkada 2024 berupa PPK dan PPS, untuk diberikan tugas tambahan menyelenggarakan PSU DPD Sumbar, dan sedang mempersiapkan langkah-langkah pencermatan terhadap DCT, DPK dan DPTb yang akan menggunakan hak pilih.
"Dalam waktu dekat ini kita akan menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU," ucapnya.
Pilihan Editor: Bawaslu Waspadai Kampanye Caleg dan Politik Uang Jelang PSU
